Indramayu, PN
Prosesi pemilihan kuwu (PIlwu) di 170 desa di Kabupaten Indramayu pada 2 Juni 2021 kemarin telah selesai dan 170 kuwu telah terpilih. Dan pilwu kemarin mendapat respon positif dari KPU kabupaten setempat karena angka partisipasi masyarakat (parmas) cukup tinggi. Dengan keberhasilan itu KPU berharap Kuwu di masing-masing desa bisa meningkatkan parmas pada Pemilu Serentak 2024.
Ketua KPU Indramayu, Ahmad Toni Fatoni mengatakan pihaknya tidak dilibatkan dalam Pilwu Serentak 2021 karena mungkin proses penyelenggarannya tidak diatur oleh UU Pemilu meski teknis pemungutan suaranya berdasarkan teknis pemilu yakni di TPS. Namun demikian kata dia, dengan terpilihnya kuwu baru di 170 desa diharapkan bisa mendongkrak parmas pada Pemilu Serentak 2024 meliputi Pileg, Pilpres dan Pilkada Gubernur, Bupati/Walikota di masing-masing desa termasuk memberikan pendidikan pemilih bagi masyarakat sekitar.
“Upaya-upaya itu tentu mungkin suatu saat ada koordinasi lanjutan dalam rangka meningkatkan angka parmas dan pendidikan pemilih yang baik terhadap seluruh masyarakat untuk suksesi Pemilu Serentak 2024,” kata Toni dikantornya, Senin (7/6).
Dengan adanya koordinasi lanjutan sambungnya, diharapkan angka parmas pada 2024 mengalami kenaikan. Sementara parmas di Pilkada Serentak 2020 mencapai angka 66,19 persen.
“Meski angka itu belum memenuhi target nasional sebesar 77,5 persen namun capaian 66,19 persen itu ada kenaikan kalau dibandingkan dengan parmas Pilgub Jabar 2018. Kenaikan parmas itu berkat kerja keras semua pihak,” sebutnya.
Hal lainnya kata dia, demografi penduduk di Indramayu berbeda-beda ada yang berprofesi sebagai petani, nelayan, masyarakat urban dan buruh migran. Artinya mungkin mereka terdata di DPT namun tidak bisa memberikan hak pilihnya karena masih melaut, di luar kota atau di luar negeri.
Menurutnya, mengingat Pemilu akan disatukan dengan Pilkada Serentak maka tahapannya sudah harus dimulai 25 bulan sebelum hari H atau sekitar bulan Maret 2022.
Sementara menyinggung ada berapa parpol yang akan meramaikan Pemilu Serentak 2024, ia belum bisa memprediksinya. “Itu ranah KPU RI,” singgungnya.
Tini menambahkan, informasi sementara bagi parpol yang lolos Parliamentary threshold atau ambang batas perolehan suara mungkin hanya dilakukan verifikasi administrasi (vermin). Sebaliknya bagi parpol yang tidak lolos termasuk parpol baru akan dilakukan verifikasi factual (verfak) dan vermin.
“Peran parpol sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan angka parmas salahsatunya dengan melakukan pendidikan politik kepada para konsituennya. Kita juga berharap para kuwu bisa ikut berpartisipasi mensosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat,” pungkas Toni. (saprorudin)
