Indramayu,PN
Kalangan akademisi di Indramayu, sangat menyayangkan terjadinya konflik internal dan ancaman perpecahan di tubuh Partai Golkar Indramayu jelang pesta demokrasi rakyat, pemilihan bupati Indramayu 9 Desember 2020 mendatang.
Praktisi hukum Samsul Bahri SH MH yang juga Dekan Fakultas Hukum (FH) Unwir terjadinya kegaduhan di partai Golkar Indramayu memang cukup menyedot perhatian banyak pihak, terlebih hal ini terjadi hanya beberapa bulan jelang Pilkada bupati Indramayu,” Golkar partai besar di Indramayu wajar kalau ini menjadi sorotan banyak pihak , namun saya secara pribadi menyayangkan hal ini bisa terjadi, partai sebesar dan senio harus berhadapan dengan ancaman perpecahan,” tutur dia.
Namun demikian, Ia yakin bila Partai Golkar Indramayu bisa menyelesaikan kegaduhan ini dengan dewasa dan berpikir jernih, salah satunya adalah konsiliasi kader partai untuk mencari jalan tengah yang bisa diterima semua pihak,” Galkar saya yakin dari pengalamannya selama ini bisa menyelesaikan persoalan ini dengan kepala dingin, sehingga diperoleh solusi terbaik yang bisa diterima semua pihak,” tandas dia.
Hal senada juga diungkapkan Jerry Nurcahya SH.MH mantan anggota komisionar KPU ini menurutnya pesta demokrasi Pillkada Indramayu 9 Desember 2020 mendatang, harus menjadi bagian dari pucak kesadaran berdemokrasi baik masyarakat maupun kader partai politik sendiri. Berbeda dengan pilkada sebelumnya kali ini Pilkada dilaksanakan ditengah dampak pancemi covid 19. tentunya sedikit berbeda dengan pilkada sebelumnya. “Lesunya perekonomian, lelahnya masyarakat menghadapi pendemi corona, dikawatirkan akan berpengaruh pada lesunya iklim politik yang lebih mengharah pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pilkada mendatang, survai terus menurunya peranserta masyarakat datang ke bilik suara terus mengalami penurunan setiap tahun bahkan sudah mencapai 58 persen saja, “ ungkapnya.
Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi juga akan berdampak pada bobot legalitas berupa menurunya kepercayaan masyarakat terhadap elit politik maupun kepatuhannya terhadap hasil pemilu.”Nanti akan muncul kejenuhan ditengah masyarakat terlebih melihat prilaku kader partai yang seleneh, yang pada akhirnya mengakibatkan menurunya kepercayaan masyarakat terhadap partai, sekaligus tidak patuhnya terhadap hasil sebuah demokrasi dalam hal ini pemilu baik pemilu legislatif maupun Pilkada,” Pungkasnya.
Hal ini jelasnya, dibutuhkan kerja keras KPU sebagai penyelenggara untuk terus mensosialisasikan mengenai Pilkada kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih menyadari betapa pentinya partisipasi atau keikutsertannya dalam sebuah pesta demokrasi rakyat,”pungkasnya.**( san)
