Indramayu,PN
Penanganan kawasan kumuh perkotaan, bukan saja menjadi tanggungjawab dinas |Perumahan Kawasan pemukiman dan pertanahan namun menjadi tanggungjawab semua stakeholder sehingga tidak boleh muncul “ego sektoral” namun harus bersama-sama berkolaborasi “dikeroyok” program agar cepat tuntas.
Hal itu diungkapkan sekretaris Bappeda Indramayu Drs.Iwan Hermawan M.Pd disela pembukaan diskusi tematik program Kotaku pelaksanaan kegiatan Bantuan pemerintah untuk masyarakat (BPM) infrastruktur Livelihood tahun 2020 Jumat(24/7) di aula Bappeda Indramayu.
Ia menambahkan, sinegritas semua dinas/instansi serta dukungan masyarakat maka program bisa berjalan dengan baik. Dalam kontek penanganan kumuh pemkab Indramayu telah menetapkan skala priorotas melalui SK Bupati yang meliputi 5 kecamatan diantaranya Indramayu, Jatibatang, Patrol, Karangampel dan Kandanghaur dengan luasa mencapai 673,5 hektar, hasilnya lebih dari 70 persen telah tuntas dalam rentang waktu 2 tahun .” kalau bicara kumuh bukan hanya sekedar sarana infrastruktur namun juga prilaku masyarakat untuk bisa mewujudkan kondisi lingkungan yang sehat, kebiasaan (habit) buruk yang masih terjadi ditengah masyarakat menyebabkan program ini tidak berjalan optimal., butuh perubahan prilaku masyarakat yang lebih baik terkait dengan lingkungan,” tandasnya.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Indramayu Sutiono M.Si menjelaskan program bisa berjalan bila terjadi sinergitas dan kolaborasi program semua pihak untuk bisa mendukung kegiatan yang tengah bejalan,”Program kotaku yang diarahkan dalam pemberdayaan usaha ekonomi produktif berbasis komunitas ( livelihood ) diarahkan bagaimana masyarakat dengan sumber daya alam maupun manusia bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka melalui penggalian potensi unggulan lokal, yang mampu menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Dari 11 desa/kelurahan sasaran, Indramayu mendapatkan 2 paket program livelihood yaitu Desa Sukalila Kec.Kertasmaya dan Desa Karangsong Kec.Indramayu, berupa kegiatan usaha ekonomi produktif olahan mangga (sukalila) dan olahan ikan berupa baso ikan ( Karangsong) dengan alokasi anggaran fisik bangunan rumah produksi masing-masing Rp.1 miliar.
Sementara itu, Korkot Kotaku Indramayu Hendi Rohendi S.Sos menjelaskan program Kotaku infrastruktur livelihood Indramayu tergolong cukup besar di wilayah cirebon karena mendapatkan dua paket langsung dalam program awal ini.”Kita bersyukur bisa mendapatkan dua paket livelihood tahun 2020 ini, berupa paket infrastruktur berupa banguna rumah produksi di dua desa., hanya saja hal ini membutuhkan dukungan penyediaan peralatan dan mesin yang memang tidak dianggarkan dalam program , harapanya hal ini menjadi tanggungjawab Pemkab Indramayu melalui sumber dana APBD,” jelas dia.
Hal ini jelas Hendi sangat penting, untuk menunjang kegiatan operasional di rumah produksi, sekaligus juga membantu pemasaran (market) prodak, labeling serta perijinan lain yang dibutuhkan.” Disini di butuhkan peran pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten melalui keterlibatannya dalam pembinaan langsung para pengusaha kecil rumahan untuk bisa bersaing di pasaran.**( san).
