Pelita News | Kab. Cirebon – Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (FORMASI) Cirebon menyatakan dukungan moral kepada Polresta Cirebon dalam mengusut dugaan skandal Rp55 miliar APBD Kabupaten Cirebon. Dukungan itu disampaikan saat audiensi dan silaturahmi FORMASI dengan jajaran Polresta Cirebon.
Audiensi FORMASI Cirebon diterima langsung oleh Kapolresta Cirebon bersama Wakapolresta, Kabag Ops, Kasat Tahti, Kasat Intelkam, dan Kasat Reskrim. Hadir pula jajaran pengurus POSBAKUM FORMASI Cirebon. Kamis (7/5/2026).
Pengurus FORMASI menegaskan, kehadiran mereka bukan sekadar silaturahmi kelembagaan, melainkan bentuk nyata dukungan masyarakat sipil terhadap langkah penegakan hukum Polresta Cirebon. Khususnya terkait proses penyelidikan dugaan skandal Rp55 miliar APBD Kabupaten Cirebon yang kini menjadi sorotan publik.
FORMASI menilai, penegakan hukum butuh dukungan luas dari masyarakat agar aparat tidak berjalan sendiri dalam mengungkap dugaan penyimpangan anggaran yang berpotensi merugikan kepentingan publik.
Ketua Umum FORMASI Cirebon, Adv. Qorib, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Adv. Reno, S.H. dan Sekretaris Jenderal Adv. Teja Subakti, S.H., M.H., menegaskan komitmen organisasi untuk terus mengawal proses hukum hingga tuntas.
“Kami hadir untuk memberi dukungan moral kepada Polresta Cirebon agar tetap tegak lurus menegakkan hukum. Persoalan dugaan skandal Rp55 miliar APBD Kabupaten Cirebon ini harus dibuka seterang-terangnya kepada publik, karena masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. FORMASI akan konsisten mengawal proses hukum ini sampai tuntas,” tegasnya.
Ia menambahkan, FORMASI tidak akan memberi ruang bagi siapa pun yang berupaya menutup-nutupi persoalan tersebut. “Kita tidak akan lelah, dan saya pastikan tidak ada ruang sejengkal pun bagi mereka untuk lolos menyembunyikan persoalan Rp55 miliar ini. Sampaikan saja baik-baik kepada masyarakat sejelas-jelasnya, jangan takut,” lanjut Qorib.
FORMASI menilai, keterbukaan informasi, akuntabilitas penggunaan anggaran daerah, serta keberanian aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan merupakan fondasi penting bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kabupaten Cirebon.
Sebagai elemen masyarakat sipil, FORMASI menegaskan akan terus berdiri di garis depan mengawal setiap proses hukum yang menyangkut kepentingan publik, demi memastikan keadilan hadir dan supremasi hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. @Ries
