Cirebon, – Koordinasi dan sinergi menjadi kunci efektivitas pelaksanaan program pengendalian inflasi di Ciayumajakuning. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian inflasi kota Cirebon ditahun 2023 sebesar 3,22% (yoy) yang berada dalam target sasaran inflasi. Pencapaian ini didukung upaya pengendalian gejolak harga komoditas pangan yang terkendali melalui sinergi program Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Anton Pitoni mengatakan, penguatan tersebut ditunjukkan dengan capaian Inflasi kota Cirebon di bulan Januari 2024 sebesar 0,04% (mtm) dan inflasi secara tahunan sebesar 1,97% (yoy) yang berada dibawah angka inflasi nasional. Selain itu koordinasi dibutuhkan karena saat ini terdapat tambahan kota penghitung indeks harga konsumen (IHK) di wilayah Ciayumajakuning, yakni kab. Majalengka.
” Meskipun baru menjadi kota penghitung IHK, pencapaian inflasi kab. Majalengka juga cukup baik sebesar 0,06% (mtm) atau sebesar 2,81% (yoy) dimana angka tersebut masih lebih rendah dari capaian Inflasi Jabar meski masih diatas nasional. Penguatan koordinasi dan sinergi yang menjadi semangat di Ciayumajakuning diwujudkan dalam pelaksanaan High Level Meeting TPID dan TP2DD,” paparnya.
Dirinya memaparkan, perlu adanya komitmen dan sinergi dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi tidak hanya di level pimpinan namun juga sampai di level teknis. Selain itu penguatan asesmen perlu dilakukan untuk mendorong penyusunan program pengendalian inflasi yang tepat sasaran.
” Salah satunya melalui penguatan asesmen dalam melakukan pemetaan potensi ketersediaan komoditas strategis, sehingga kedepan semangat swasembada ketahanan pangan Se – Ciayumajakuning dapat dipenuhi dengan sinergi dalam bentuk kerjasama antar Daerah (KAD) secara intra wilayah,” paparnya.
Ia melanjutkan, adapun dalam menghadapi HBKN, setiap wilayah telah menyusun rangkaian program kerja untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kestabilan harga dapat terjaga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2024, antara lain melalui peningkatan intensitas OPM maupun GPM, pelaksanaan sidak pasar, penguatan data pangan, subsidi ongkos angkut dan berbagai program pendukung lainnya.
” Dari sisi TP2DD, HLM kali ini merupakan langkah awal tahun dalam melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan daerah dan pihak lainnya agar dapat mempercepat penerapan ETPD di Kota/Kabupaten,” lanjutnya.
Anton Pitoni menjelaskan, Bank Indonesia terus mendorong pemerintah daerah bersama Bank Pengelola RKUD menyediakan kanal – kanal pembayaran non – tunai bagi masyarakat, sehingga dapat digunakan untuk membayar pajak dan retribusi secara nontunai, misalnya ATM, Mobile Banking, berbagai fintech dan e-commerce, bahkan sekarang yang paling diminta kaum milenial yakni SCAN QRIS menggunakan handphone, karena dianggap lebih mudah dan praktis.
” Bank Indonesia Cirebon sangat mengapresiasi seluruh Bupati, Pj Walikota/Bupati di Ciayumajakuning yang telah menerbitkan Perkada Kartu Kredit Indonesia (KKI),” jelasnya.
Harapannya kedepan Pemda dapat segera memanfaatkan KKI untuk belanja daerah sehingga meningkatkan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
” Bank Indonesia Cirebon berkomitmen untuk mendampingi kab/kota dalam rangka percepatan proses ETPD yang sudah banyak dilakukan inovasi oleh kab/kota melalui sinergi dan kolaborasi baik internal pemda maupun dengan lembaga terkait untuk percepatan ETPD di Pemda,” paparnya. (Wandi)
