Kab. Cirebon, PN
Sejumlah massa yang tergabung dari berbagai Ormas dan LSM di Kabupaten Cirebon menggruduk lokasi proyek pembangunan PT Taekwang Global Indonesia yang berlokasi di Desa Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon, Jum’at (30/10). Dalam tuntutannya, Massa meminta agar pelaksanaan proyek pembangunan tersebut berhenti sementara hingga proses dokumen perijinan ditempuh terlebih dahulu dan terakomodirnya tenaga lokal di sekitar pembangunan.
Ketua LSM GMBI Distrik Cirebon Raya, Maman Kurtubi mengatakan, aksi yang dilakukan kali ini merupakan buntut kekecewaan dari aksi sebelumnya yang digelar di depan kantor Bupati Cirebon, namun Bupati Cirebon tidak menemui masa. Atas hal tersebut, pihaknya mencurigai adanya kolaborasi kotor antara pengusaha dan penguasa, dan untuk itu pihaknya memastikan jika aksi ini akan terus digelar berkelanjutan hingga ditanggapinya tuntutan massa oleh PT Taekwang Global Indonesia. ”ini aksi lanjutan meminta Bupati segera bertindak tegas dengan menghentikan aktivitas pekerjaan proyek pembangunan di PT Taekwang Global Indonesia dan segera mengabulkan tuntutan kami kemarin. Selain itu, kami juga menduga adanya gratifikasi dalam pengurusan perizinan pada proyek ini,” ujarnya.
Selain dugaan gratifikasi, Maman juga menduga kegiatan proyek tersebut terjadi monopoli golongan tertentu dan persaingan tidak sehat pada bidang jasa, lantaran selama ini mereka tidak pernah melibatkan putra daerah sebagai bentuk kearifan lokal itu sendiri.
Padahal putra daerah Kabupaten Cirebon juga memiliki potensi, kemampuan dan juga permodalan terkait dengan apapun pekerjaan yang dilakukan secara teknik. Dengan kejadian ini tentunya membuat ketidakadilan terhadap putra daerah dan hal ini harus menjadi perhatian khusus Forkopimda untuk bisa memfasilitasi segala aspirasi dari putra daerah. ”Kami minta Bupati Cirebon agar jangan menghilang ketika ada aksi dari masyarakatnya, jika tuntutan ini tidak segera direalisasikan maka kita pastikan akan terus melakukan gelombang aksi dengan jumlah massa yang lebih besar lagi,” ancamnya.
Hal senada disampaikan Ketua Umum LSM Kompak, Sudarto, dirinya menduga adanya gratifikasi yang melibatkan Bupati Cirebon. Pasalnya, investasi yang masuk ke Wilayah Timur Cirebon di dominasi oleh investor asing, dan yang sangat disayangkan adalah keterlibatan putra daerah atau kearifan lokal, baik dalam proses pembangunan maupun perekrutan tenaga kerja lainnya dirasa sangat minim. Menurutnya juga, masyarakat Cirebon timur jangan di ibaratkan seperti “ayam mati di lumbung padi”, jadi masyarakat Cirebon timur jangan jadi penonton semata dalam berbagai investasi di zona industri ini. ”Sudah menjadi tanggung jawab pemimpin di Kabupaten Cirebon untuk peduli kepada masyarakatnya dengan menerapkan Sila ke 5 yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dan dengan adanya Zona industri ini agar masyarakat Cirebon timur dapat hidup makmur dan sejahtera,” tegasnya. (ries)