Kab. Cirebon, PN
Beragam sumber bantuan sosial dalam penanggulangan ditengah dampak Pandemi Covid-19 sudah diterima warga masyarakat penerima manfa’at, baik itu berupa Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos hingga tahap ke enam, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa hingga tahap kelima dan PKH/Bantuan Sosial Pangan Sembako (BSPS) Kemensos yang telah rutin bergulir di setiap bulannya. Namun pada Bantuan Sembako Provinsi Jawa Barat yang hanya baru terealisasi pada tahap kedua tersebut kini berdampak dan menimbulkan banyak polemik ditingkat pemerintah desa, dimana sejak ditahap kedua polemik pun terjadi dengan hilangnya separuh data KK penerima bantuan. Kini hingga di Bulan September, Paket Bantuan Sembako Provinsi Jawa Barat masih tak jelas keberadaannya, beragam permasalahan pun menjadi kebingungan tersendiri khususnya bagi Forum Kuwu Kecamatan Susukanlebak dalam menghadapi serangan pertanyaan dan penantian warga masyarakat yang sebelumnya terdata sebagai penerima Bantuan Provinsi tersebut.
Kuwu Susukanlebak, Ahmad Jaelani membenarkan adanya keresahan dan kebingungan para Kuwu di Kecamatan Susukanlebak akibat adanya kelambatan dan tidak adanya kepastian pada Program Bantuan Sembako Provinsi Jawa Barat. Atas hal ini, tentunya akan sangat menimbulkan kerawanan, berdampak dan berpotensi terjadinya gejolak kecemburuan sosial ditengah masyarakat. Menurutnya, untuk bantuan sosial lainnya seperti PKH/BSPS, BST Kemensos dan BLT berjalan lancar tepat pada disetiap bulannya. Namun untuk Bantuan Sembako Provinsi Jawa Barat tersendat tidak pasti sejak di tahap kedua lalu, artinya banyak warga masyarakat yang telah terdata dan masuk pada Program BanProv belum dapat menerima realisasi pendistribusiannya. ”Ketika sumber bantuan sosial lainnya telah cair berkali-kali, ini jelas akan sangat rawan dan berpotensi terjadinya gejolak sosial ditengah masyarakat khususnya mereka yang terdata sebagai penerima bantuan provinsi yang hingga hari ini tidak jelas,” kesalnya.(ries)
