Pelita News | Cirebon Raya – Bencana banjir yang terus menerus menerjang wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon dalam waktu sepekan ini jadi sorotan serius. Sebelumnya, beberapa kecamatan di Kabupaten Cirebon baik di sekitar Perkantoran Kabupaten Cirebon (Sumber), Cirebon barat dan Cirebon timur serentak diterjang banjir. Tak kecuali di wilayah Kota Cirebon turut terendam banjir kiriman dari wilayah hulu Kabupaten Kuningan.
Sorotan serius ini mendapat respon cepat Gubernur Jawa Barat, KDM (Kang Dedi Mulyadi) yang tiba – tiba berkunjung dan melakukan sidak di beberapa sungai di wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon. Dalam unggahan Sosial Media pribadinya, KDM berkunjung ke Cirebon dalam rangka untuk menelusuri dan mencari tahu faktor penyebab banjir yang terus menerus menerjang wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon dalam sepekan ini. Ia akan melakukan pengecekan menyeluruh dari mulai hilir Cirebon dan hulu Kuningan.
Kritik keras pun datang dari PHIPA CIREBON (Poros Hijau Pantura Cirebon). Pihaknya mengecam lemahnya peran dan tanggungjawab Pemkab Kuningan, Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Pemkab Cirebon, Pemkot Cirebon dan BBWS Cimancis atas bencana yang melanda kawasan Cirebon Raya.
“Bencana banjir di Cirebon memiliki keterkaitan satu sama lain. Tidak perlu saling menyalahkan apalagi cuci tangan, semuanya punya tanggungjawab dan peran masing-masing,“ tegas Qorib Magelung Sakti, SH, MH yang merupakan Dewan Pembina FORKAS PHIPA CIREBON.
PHIPA CIREBON menuding tidak adanya bukti tindakan tegas dari Pemkab Kuningan dan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) terhadap pelanggaran – pelanggaran atas kerusakan alam yang terjadi di kawasan lereng Gunung Ciremai. Dampak kerusakan tersebut telah memasuki babak baru dan sudah menjadi alarm yang menakutkan bagi kelangsungan masa depan Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon yang berada di sekitar Gunung Ciremai.
“Ini alarm yang harus segera dilakukan langkah serius oleh Pemkab Kuningan dan Balai TNGC untuk menghentikan seluruh kegiatan di alam lereng Ciremai yang berpotensi mendatangkan bencana longsor dan banjir yang mengancam keselamatan masyarakat,“ ujar Qorib yang juga Advokat Muda Cirebon dan Wakil Ketua Ikatan Alumni Universitas Swadaya Gunung Jati (IKA UGJ) Kota Cirebon.
Di dampingi Direktur PHIPA CIREBON, Djarot dan Sekjend PHIPA CIREBON, Ipoel. Ia menyampaikan seruan “Aksi Selamatkan Ciremai” dari arogansi dan penjajahan alam Ciremai. Aksi ini akan mendesak penghentian segala kegiatan yang dinilai merusak struktur tanah, ekosistem hutan, dan keseimbangan lingkungan di kawasan Gunung Ciremai. Ciremai adalah warisan untuk generasi mendatang dan jangan biarkan mereka menanggung akibat dari apa yang terjadi hari ini.
“PHIPA CIREBON siap menggelar aksi dan Naik Gunung ke Kabupaten Kuningan. Hentikan semua kegiatan pelanggaran yang merusak alam Ciremai. Balai TNGC dan Pemkab Kuningan punya tanggungjawab besar,“ kecamnya, Minggu (28/12/2025).
Menghadapi ancaman ini, Qorib yang juga Alumni Mahasiswa Pecinta Alam Gunung Djati (Mapala Gunati) Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, menyerukan saatnya memulihkan kembali penyangga ekologis Ciremai. Ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi tentang masa depan masyarakat.
Senada disampaikan Sekjend PHIPA CIREBON, Ipoel, persoalan bencana banjir tidak hanya terjadi di Kota dan Kabupaten Cirebon saja. Di Kabupaten Kuningan pun kerap mengalami banjir yang serupa. Dugaan adanya perusakan alam Ciremai tentunya sudah menjadi tanggungjawab bersama untuk menghentikannya. Namun di sisi lain, ia juga meminta peran tanggungjawab BBWS Cimancis untuk konsisten melakukan normalisasi dan pengerukan terhadap sungai – sungai yang mengalami pendangkalan dan penyempitan.
“Nah, saya juga menyoroti peran BBWS Cimancis agar tidak setengah hati melakukan normalisasi dan pengerukan sungai – sungai yang sudah banyak mangalami pendangkalan dan penyempitan. Semua pihak saling berkaitan dalam persoalan banjir ini,“ imbuhnya.
Untuk peran dan tanggungjawab lainnya, PHIPA CIREBON menyoroti penyediaan pembangunan saluran drainase yang baik di sepanjang jalan oleh Pemkab Cirebon dan Pemkot Cirebon. Termasuk keberadaan sungai – sungai kecil dan drainase yang sudah seharusnya digunakan sesuai keperuntukannya tanpa adanya bangunan – bangunan liar yang berdiri di atasnya.
“Pemkab dan Pemkot Cirebon juga harus serius menangani penyediaan drainase yang baik. Selain itu, hentikan pembangunan – pembangunan yang menggunakan lahan sawah dan perbukitan di seluruh wilayah Cirebon. Dampak dari semua itu kini baru saja dimulai,“ jelas Ipoel.
Maraknya pembangunan objek wisata di kawasan hijau lereng Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan memicu kekhawatiran serius yang berdampak tergerusnya kawasan resapan air akibat masifnya pembangunan berbasis beton. Begitu juga alih fungsi lahan yang tidak terkendali di kawasan perbukitan Kabupaten Cirebon akan mengancam keseimbangan ekologis yang selama ini menjadi kekuatan Kabupaten Cirebon. Banyak pembangunan yang lebih mengutamakan komersial. Jika resapan air hilang, ancamannya banjir, longsor, dan turunnya kualitas lingkungan.
PHIPA CIREBON mengingatkan bahwa Gunung Ciremai tak hanya dikenal sebagai simbol keindahan alam yang megah, namun juga memberikan sumbangan vital bagi kelangsungan hidup warga di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon. Dari sudut pandang geografis, Gunung Ciremai memiliki peran penting sebagai penyangga ekosistem. Hutan-hutan yang memayungi lerengnya menjadi rumah bagi berbagai jenis flora dan fauna endemik nan unik.
Peran Gunung Ciremai tidak berhenti pada aspek ekologi. Ancala ini menyediakan sumber air yang sangat dibutuhkan penduduk lokal yang sebagian besar menggantungkan hidup di sektor pertanian. PHIPA CIREBON mengkhawatirkan keseimbangan ekosistem di kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) yang dikabarkan tengah menghadapi degradasi serius.
PHIPA CIREBON pun memperingatkan bahwa kerusakan tutupan vegetasi dan masifnya alih fungsi lahan baik di kawasan lereng Gunung Ciremai dan perbukitan di Kabupaten Cirebon telah membawa kawasan ini menuju titik kritis yang membahayakan keselamatan publik. Longsor tidak terjadi begitu saja, itu akumulasi dari kelalaian menjaga hutan. Kayu-kayu ditebang, lahan dibabat, tanah jadi gembur dan tidak ada lagi penahannya. Ini bom waktu ekologis. @Ries
