Pelita News I Indramayu
Polemik keruhnya air Perumdam Tirta Darma Ayu (TDA) Indramayu, menjadi perhatian aerius oleh DPRD Indramayu.Bahka. Diantaranya tiga fraksi siap dorong Pansus terkait kualitas air.
Tiga fraksi yang ada di DPRD yakni Fraksi Golkar, PKB dan PDIP sepakat untuk mendorong dibentunya Panitia Khusus (Pansus) terkait tidak mengalirnya air dalam sepekan ke masyarakat dan juga keruh.
Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sadar, S.Pd., mengaku partainya sangat siap untuk mendorong dibentuknya Pansus DPRD terkait keruhnya air PDAM, bahkan tidak ngocor dalam sepekan ini.
“Bukan hanya soal Pansus kita (PKB) dukung, termasuk soal boikot pembayaran air bulanan dari pelanggan akibat buruknya pelayanan, kita dukung juga, kita sepakat dengan masyarakat, hal ini agar pelayanan maksimal dulu,” terang Sadar di gedung DPRD, beberapa waktu lalu
Hal serupa disampaikan
Anggota Komisi III DPRD Indramayu, H. Tatang Sutardi yang merupakan anggota fraksi Golkar. Menurutnya, persoalan air keruh dan tidak ngocor dalam seminggu ini tidak bisa dianggap sepele.
Dari dulu, bahan baku itu yah dari air baku sungai Cimanuk. Namun, sejak perusahaan plat merah dipimpinnya itu (air keruh) tidak pernah terjadi karena diolah dengan baik, tepat dan terukur.
“Saya mendorong seluruh fraksi untuk mengagendakan Panitia Khusus (Pansus). Kegaduhan dan buruknya kualitas air ini sudah merugikan masyarakat, dan DPRD wajib hadir untuk mengawasi serta mencari solusi konkret. Kita setuju dibentuk Pansus,” tegasnya.
Sebagai mantan Direktur Utama PDAM Indramayu dua petiode, Tatang membeberkan pengalamannya dalam mengelola perusahaan daerah. Ia menegaskan bahwa selama dirinya menjabat, persoalan teknis selalu diserahkan kepada Direktur Teknik (Dirtek) agar pelayanan dapat teratasi tanpa menimbulkan kegaduhan.
Sangat disayangkan, di era kepemimpinan Nurpan sebagai dirut, terkesan minimnya koordinasi dengan direksi lainnya sehingga timbul kemarahan publik akibat tersendatnya aliran air PDAM dan buruknya kualitas air bersih.
“Yang saya tahu dari hasil kunjungan lapangan dan keterangan dari direksi, itu bahan kimia jenis tawar beda merk, yang sekarang tawasnya jenis tepung dari Granula,” tandas Tatang.
Perbedaan jenis bahan kimia ini jelas berdampak pada kualitas air. Karena, saat diuji, tawas dan bahan kimia sekarang jika diproses lengket dan tidak menyatu dengan pengolahan air.
“Saya setuju jika kegaduhan yang sering kali terjadi di tubuh perusahaan pelat merah ini untuk dipansuskan. Dulu tentang black transfer dana Rp2 miliar, dan sekarang tentang pengadaan bahan kimia yang salah dibeli,” jelasnya.
Begitupun yang disampaikan dari fraksi PDIP. Lewat Ketua Komisi III DPRD Indramayu, Suhendri, S.H., kesalahan teknis dalam pelayanan publik bukan sekadar masalah internal perusahaan, melainkan persoalan serius yang langsung dirasakan masyarakat.
“Kita (DPRD) wajib hadir sebagai pengawas agar Perumdam lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab dan kita siap membuat Pansus,,” tegas Tatang.
Suhendri, menyampaikan kekecewaannya atas pelayanan Perumdam TDA yang belum maksimal sehingga timbul ketidakpercayaan publik terhadap Direktur Utama Perumdam TDA.
Terlebih atas pengakuan Jojo yang mengatakan bahwa bahan kimia yang digunakan selama ini merupakan produk baru yang kualitasnya masih diragukan.
Atas temuan di atas, pihaknya dalam waktu dekat akan segera memanggil seluruh jajaran direksi Perumdam beserta manajemen yang berkaitan agar kegaduhan di masyarakat, khususnya terkait buruknya kualitas air bersih, tidak terulang kedua kalinya.
Sebagai wakil rakyat, Suhendri merasa kaget atas penjelasan Dirtek Jojo yang mengaku tidak dilibatkan dalam pengadaan bahan kimia. Sedangkan sudah jelas bahwa Jojo adalah pejabat di Perumdam yang terikat langsung dengan soal teknik.
“Ini menjadi pertanyaan, kenapa untuk pengadaan bahan kimia Dirtek tidak dilibatkan? Ada apa ini? Dirtek itu kan jabatan teknik yang seharusnya dilibatkan.(Duliman)
