Kabupaten Cirebon Pelita News
Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) Kabupaten Cirebon lakukan kegiatan konsolidasi mengundang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketanagakerjaan untuk memberikan sosialisasi pada acara konsolidasi hari ini, konsolidasi tersebut yang juga dibarengi dengan sosialisasi hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan tujuan seluruh anggotan dapat teredukasi melalui kegiatan tersebut.
Disela-sela acara Amal Subkhan Ketua FSPS Kabupaten Cirebon juga turut mengkritik dan menyentil kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon terkait dunia pekerja yang dirasanya Pemerintah Kabupaten Cirebon Diduga belum mampu menyelesaikan terkait dunia pekerja.
“kita juga memaklumi bahwa di kabupaten cirebon dunia kerja sedang banyak permasalahan walaupun sebagian besar sudah selain tapi pokok masalahnya belum tersentuh juga penyelesaiannya,”ucapnya Minggu 22/06.
Menurutnya pekerja selalu salah ketika masih berstatus memiliki jaminan kesehatan PBI, dengan status tersebut pekerja harus merelakan dan melepas status tersebut menjadi PBU, namun disisi lain kinerja pemerintah untuk memulihkan status cut off di pemerintah yang saat ini sudah seratus hari kerja masih dipertanyakan.
“salah satu contoh kita selaku salah satu buruh yang terdampak yang selalu disalahkan terkait PBI atau pekerja yang masih menggunakan kepesertaan PBI, padahal kita tahu kinerja pemerintah kabupaten cirebon sekarang terkait bagaimana memulihkan BPJS Kesehatan sekarang statusnya masih cut off, jadi menurut saya dan sebagai kritik saya di pemerintahan yang baru dan sudah seratus hari kerja ini yakni ketidakberdayaan mereka (pemerintah.red) yang tidak berdaya memulihkan kembali PBI dan BPJS ketenagakerjaan, jadi jangan saling menyalahkan bahwa dunia kerja ini dunia yang paling bersalah, karena pekerja masih banyak yang statusnya PBI belum beralih ke PBU karena minimnya sosialisasi oleh pemerintah daerah,”paparnya.
Iya juga menyebutkan diduga terdapat puluhan ribu PBI di Kabupaten Cirebon dari Pemerintah pusat yang telah diputus oleh pemerintah pusat.
“terlebih adanya penonaktifan PBI dari pusat dan sekita 62.000 orang yang diputus PBI nya dari pusat,”sebutnya.
Tak hanya itu, Amal Subkhan juga menduga dunia kerja di Kabupaten Cirebon diduga sedang kacau, pasalnya lesunya dunia investasi dan perusahaan di Kabupaten Cirebon yang menjadi dampak hal tersebut.
“sekarang dunia kerja agak kacau, terkait lesunya dunia investasi, perusahaan di Kabupaten Cirebon yang masih berjalan karena relokasi, karena perusahaan disektor alas kaki, kalau perusahaan yang orientasinya di manufaktur, kayu, rotan diduga sudah banyak yang mulai meliburkan karyawan,”katanya.
Sehingga adanya hal-hal tersebut Amal Subkhan mengucapkan pentingnya sosialisasi dan edukasi terkait BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh anggotanya yang tergabung dalam FSPS Kabupaten Cirebon.
“kita dari FSPS Kabupaten Cirebon memberikan edukasi dan sosialisasi ini merupakan bentuk dari pada kontribusi Serikat pekerja pada anggota. Nah kita mencoba dari Singaperbangsa ini memberikan sosialisasi dan edukasi bahwa anggota saya yang masih PBI biar beralih ke PBU biar mengurangi beban APBD,”ungkapnya.
Amal Subkhan juga meminta kepada Pemerintah Daerah agar bisa mensosialisasikan dan mengedukasikan tentang BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan hingga ke seluruh pekerja, sehingga pekerja dapat memahami hak dan kewajibannya.
“selain itu sosialisasi pemerintah Daerah diduga hanya sampai ke perusahaan-perusahaan tertentu, tidak ada yang nyampe di pekerja, jadi saya orang yang paling tidak setuju ketika pemerintah hanya menyalahkan dan tidak ada solusi untuk BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan,”ujarnya.
Iya juga berharap pemerintah segera mencari solusi sebelum terjadinya masalah, sehingga kedepan Kabupaten Cirebon dapat memberikan kepercayaan untuk investasi yang masuk dan memberikan investasi kenyamanan serta hal yang paling utama iya tekankan ketika investasi masuk berikan perlindungan untuk seluruh pekerjanya.
“jadi saya minta di Pemerintahan Daerah jangan mencari solusi hanya sebatas karena ada masalah, ini kebijakan menurut saya ada di Pemerintahan Daerah dan bagaimana mengelola permasalahan di Kabupaten Cirebon ini biar tetap investasinya kondusif, dan aman serta pekerjaannya dilindungi,”harapnya.(Sur)
