Kabupaten Cirebon Pelita News
Audiensi antara DPRD Kabupaten Cirebon dengan beberapa LSM dan Ormas yang berlangsung di ruang Rapat Banggar DPRD Kabupaten Cirebon tak berbuahkan hasil dan Solusi Selasa 14/04, pasalnya audensi yang berkaitan dengan dugaan kurang optimalnya perhatian dan pengelolaan wilayah hulu sungai yang berada dalam area operasional PT Indocement Tunggal Prakarsa tbk di wilayah Kabupaten Cirebon, sehingga adanya hal yang diduga menjadi pemicu atau penyebabnya banjir dibeberapa wilayah.
Anton Maulana,ST.M.M Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon yang juga sebagai pemimpin jalannya audensi tersebut mengakui bahwa dirinya baru menerima surat audiensi Selasa 14/04 sehingga untuk memahami secara detail dan mengkaji permohonan audensi yang diminta oleh tiga lembaga masyarakat belum mengetahui secara pasti kondisi dilapang sehingga pihaknya dalam waktu dekat ini bersama unsur lainnya akan melakukan kunjungan ke lokasi yang maksud.
“Ya mungkin karena kaitannya tadi perusahaan jadi surat itu disangkanya untuk komisi II, ternyata kaitannya dengan aliran sungai, ya baru hari ini baru kita terima suratnya,”ungkapnya.
Dirinya mengakui baru mempelajari maksud dan tujuan Ormas dan LSM yang melakukan audensi dengannya setelah mendengar aspirasi dari perwakilan Ormas yang hadir, namun Anton Maulana,ST.MM memastikan akan meninjau lokasi secara langsung setelah menjadwalkan kunjungannya di pekan depan.
“kita mendengarkan aspirasi dari teman-teman GRIB Jaya, LSM Penjara Indonesia dan Garuda Singaperbangsa mengenai ada persoalan aliran sungai di wilayah Indocement yang tidak tertata, yang mengakibatkan dampak banjir, makanya insyaallah Kita minggu depan akan langsung kunjungan ke sana, untuk mengidentifikasi persoalan di aliran sungai tersebut,”ucapnya.
Ia juga memastikan, setelah kunjungan untuk meninjau lokasi yang dimaksud, Anton Maulana,ST, M.M akan menyurati kembali GRIB Jaya, Garuda Singaperbangsa dan LSM Penjara Indonesia untuk memaparkan hasil kerjanya.
“minggu depan antara Selasa atau Rabu kita akan kunjungan kesana, setalah ada kunjungan nanti kita akan undang kembali,”kayanya.
Berkaitan dengan adanya dugaan eksploitasi yang berlebihan dan adanya peralihan penanaman dari pohon besar ke tanaman pangan yang diduga juga turut menyumbang dampak banjir disejumlah wilayah, Anton Maulana ST,M.M enggan banyak berkomentar, pihaknya memilih untuk mengetahui secara langsung kondisi dilapangan kemudian menyampaikan hasilnya ke publik.
“hari ini Kita tidak berandai-andai dulu, kita belum cek lokasi, nanti kalau sudah cek lokasi baru kita jawab,”jawabnya.
Iya juga meminta agar unsur lembaga masyarakat (GRIB Jaya, Garuda Singaperbangsa, dan LSM Penjara Indonesia.red) yang hadir pada audiensi saat itu untuk menjadi maklum, dan Anton Maulana, ST,M.M juga pastikan pihaknya akan memperjuangkan aspirasi yang telah sampai kepadanya.
“teman-teman diharap menunggu, kita akan memperjuangkan, karena ini bagian yang harus kita perjuangkan juga, karena ketika bicara banjir suatu hal yang meresahkan masyarakat,”pungkasnya.
Sementara itu Asep Supriadi Ketua LSM Penjara Indonesia mengaku merasa kecewa dengan hasil audensi yang dilaksanakan bersama Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, pasalnya surat yang telah Ia layangkan dengan waktu yang cukup lama, namun sampai ke Komisi yang menaungi persoalan tersebut baru menerima di hari dimana akan dilakukan audiensi, sehingga audiensi yang dihadapkan tidak sesuai, bahkan surat undangan juga baru didapat hari itu juga (Selasa 14/04.red).
“Ya mungkin karena kaitannya tadi perusahaan disangkanya komisi II kaitannya, inikan kaitannya dengan sungai dan baru hari Kita dapat juga suratnya dari komisi III,”paparnya.
Berkaitan adanya dampak banjir disejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Cirebon dan diduga disebabkan karena hulu sungai yang berada dilokasi PT Indocement Tunggal Prakarsa tbk yang ada di Gempol Cirebon, Asep Supriadi akan terus memperjuangkan aspirasi yang telah diterimanya, menurutnya banjir merupakan dampak yang dapat merusak dan merugikan masyarakat.
“teman-teman akan menunggu, kita akan memperjuangkan, karena ini bagian yang kita perjuangkan juga, karena ketika bicara banjir itu suatu hal yang merusak dan merugikan,”tegas Asep Supriadi.
Terpisah Edi Sukardi Ketua DPC GRIB Jaya mengungkapkan ketidak profesional pihak sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon dalam menerima dan menyampaikan dan menempatkan surat yang masuk, sehingga hasil audensi dirasanya tidak ada hasil yang memuaskan.
“kesekretariatan DPRD Kabupaten Cirebon perlu dipertanyakan kinerjanya, surat kami masuk satu bulan lebih, dan ketika ada undangan aneh kenapa baru hari ini disampaikan ke Komisi,” ujarnya.
Iya meminta kejadian seperti ini tidak terulang kembali di kemudian hari, bahkan Ia juga menekankan pentingnya kordinasi dan tidak menyepelekan sesuatu hal dalam tugas dan kinerja.
“jangan sampai terjadi kembali dan jangan menyepelekan sesuatu walaupun walau surat dari organisasi masyarakat,”paparnya.
Edi Sukardi juga meminta kepada Komisi III untuk lebih serius menanggapi persoalan tersebut, dan tegas memberikan teguran serta sanksi ketika ditemukannya pelanggaran dilapangan, serta menyampaikan kembali hasil kunjungan kerjanya sesuai dengan realita dilokasi.
“harus serius dan tegas, serta berikan hasil informasi yang nyata dan tidak direkayasa,”.(Sur)
