Pelita News I Indramayu – Dialog intens dihadiri perwakilan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia pada Senin (13/4/2026) kemarin. Pertemuan yang difasilitasi Komisi II DPRD Indramayu ini membahas persoalan revitalisasi tambak.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlan poin terkait program revitalisasi tambak pantura dibahas. Termasuk arah dan tujuan dari program revitalisasi yang bertujuan untuk meningkatkan produksi blue food, sebagai alternatif pembatasan penangkapan ikan di laut.
Programnya juga diarahkan pada pengembangan budidaya dan kampung perikanan. Dengan potensi tersebut, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga melalui pertemuan itu diharapkan pelaksanaan program bisa berjalan lebih optimal dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi, mengatakan bahwa pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat dan para petambak yang terdampak rencana program tersebut.
“Alhamdulillah kami bisa bertemu langsung dengan Dirjen Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu, beserta jajaran direktur. Kami berdiskusi cukup panjang terkait rencana PSN revitalisasi tambak pantura,” jelas dia dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).
Menurut dia, Komisi II secara khusus mengajak KOMPI sebagai representasi para petambak yang selama puluhan tahun mengelola tambak, termasuk di lahan Perhutani yang masuk dalam rencana program. Dalam forum tersebut, perwakilan KOMPI yang terdiri dari ketua, sekretaris, hingga pendiri organisasi menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan petambak.
Beberapa poin yang disampaikan antara lain permintaan skema kemitraan apabila PSN tetap dilaksanakan, opsi ganti rugi, hingga usulan penggeseran titik lokasi proyek dari area yang saat ini sudah produktif.
“Mereka meminta agar titik koordinat yang sudah ditentukan dapat dikaji ulang. Karena di lapangan, sebagian lahan tersebut sudah beralih fungsi menjadi sawah bahkan permukiman,” terangnya.
Jika program dipaksakan, maka dikhawatirkan menimbulkan persoalan baru, terutama karena sudah ada aktivitas masyarakat di lokasi tersebut. “Kalau memang bisa, mereka berharap lokasi digeser ke lahan yang hingga saat ini belum digarap dan belum produktif,” kata dia.
Ia menilai, forum diskusinya berlangsung terbuka dan konstruktif. Serta menunjukkan adanya perkembangan positif dalam mencari titik temu antara pemerintah dan masyarakat. “Kita melihat ada peluang solusi terbaik yang bisa mengakomodasi semua pihak,” sebutnya.
Imron juga menekankan pentingnya menjaga ruang komunikasi agar tetap terbuka guna menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat. Apalagi saat ini masih banyak informasi yang belum utuh diterima oleh para petambak, termasuk terkait isu nominal kompensasi atau kerohiman.
“Perlu kami tegaskan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan final terkait nominal kerohiman. Semua masih dalam proses pembahasan dan memerlukan kehati-hatian,” ujarnya.
Adapun penentuan skema kompensasi harus melalui tahapan kajian, termasuk penilaian aset dan penetapan lokasi yang jelas. Oleh karena itu masyarakat diimbau untuk bersabar dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum pasti.
“Kami akan terus berkomunikasi dengan KKP untuk mencari formula terbaik. Harapannya, solusi yang dihasilkan bisa adil dan menguntungkan semua pihak,” tandasnya. @safaro
