I
ndramayu, PN
Menghadapi Pilkada Indramayu tanggal 9 Desember 2020, DPC PKB langsung tancap gas membangun koalisi dengan lima partai dan melakukan ekspansi dengan PDIP dan Gerindra. Hal itu dilakukan Ketua DPC PKB Indramayu, Muhamad Sholihin seiring adanya penugasan selama 10 hari dari DPP untuk membangun koalisi besar hingga 25 Juli kemarin.
“Progress report safari politik yang kami bangun sudah kami laporkan ke Desk Pilkada DPP PKB. Dari Desk Pilkada PKB akan diteruskan ke DPP untuk mendapatkan rekomendasi calon bupati,” kata Muhamad Sholihin di Gedung DPRD setempat, Senin (27/07) kemarin.
Menurutnya, dalam safari politik itu terbangun koalisi 5 partai yakni PKB, Demokrat, PKS, NasDem dan Perindo. Meski sudah terbangun koalisi namun pihakya masih melakukan ekspansi dengan PDIP dan Gerindra. “Lobi-lobi politik denagn PDIP dan Gerindra sudah kami bangun. Mereka (PDIP dan Gerindra) serius berkomunikasi dan saat pertemuan koalisi 5 partai pada tanggal 24 Juli 2020 mereka ikut hadir,” beber dia.
Untuk ekspansi dengan PDIP dan Gerindra sambungnya, pihaknya memberi tenggat waktu sebelum rekom turun karena kalau rekom sudah turun sudah tidak bisa bergabung. “Sesuai rencana kami akan melakukan deklarasi calon bupati dan wakil bupati pada tanggal 17 Agustus 2020,” sebut Wakil Ketua DPRD Indramayu ini.
Dengan partai koalisi sudah final dan muncul dua nama yakni Ratnawati dan nama dirinya (M Sholihin). Nama-nama itu sepakat diserahkan ke Ketua Umum masing-masing DPP, untuk kemudian siapa yang muncul sebagai E1 dan E2. “Koalisi sudah final dan mengerucut pada dua nama. Tapi kalau nanti PDIP dan Gerindra bergabung skemanya mungkin bisa berubah lagi,” kata dia.
Untuk PDIP dan Gerindra, pihaknya mengusulkan tidak usah memporsir untuk menentukan calon karena ini hak prerogatifnya DPP. Kalau semua sepakat berkoalisi besar head to head maka calonnya PKB, Sholihin, PDIP, Nina Agustina Dai Bachtiar, Demokrat, Ratnawati dan Gerindra siapa. “Dari nama-nama calon itu diserahkan ke DPP masing-masing. Kita hanya sharing saja untuk hak veto ada di DPP. Karena pada intinya kita menunggu keputusan DPP. Di daerah kita hanya membangun koalisi selanjutnya akan di eksekusi di DPP,” kata dia. (01/san)
