WARGA DAN BPD : KUWU HARUS TRANSPARAN, TERBUKA DAN JANGAN ADA YANG DITUTUP TUTUPI TERKAIT PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN SERTA KEUANGAN DESA

Kabupaten Cirebon,PN
Kuwu selalu diingatkan agar mampu mengelola anggaran dan keuangan desa baik itu didalam perencanaan, pelaksanaan jenis kegiatan dan jumlah penggunaan anggaran serta keuangan desa secara transparan, terbuka, akuntabel dan sesuai aturan serta jangan ada yang ditutup tutupi karena itu uang negara atau uang rakyat, laporan dan pertanggungjawabannya harus jelas, anggaran dan keuangan desa dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah harus sampai kemasyarakat dan dirasakan manfaatnya.
Diduga kuwu akan menjadi aktor utama dalam proses peningkatan perkembangan pembangunan, kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat baik didalam pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan jenis kegiatan dan penggunaan anggaran serta keuangan desa.
Meski demikian tidak menampik masih adanya dugaan permasalahan dan persoalan seperti dugaan penyalahgunaan anggaran serta keuangan desa oleh oknum kuwu.
Seperti halnya yang terjadi didesa Cempaka Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, warga dan BPD keluarkan mosi tidak percaya kepada diduga oknum kuwu sehingga warga dan BPD mendatangi kantor desa untuk meminta dan menuntut diduga oknum kuwu untuk transparan dan terbuka soal pengelolaan dan penggunaan anggaran serta keuangan desa.
Salah seorang tokoh masyarakat desa Cempaka, Kamisa, beberapa hari yang lalu mengungkapkan pada juru warta Harian Pelita News, disela sela aksi demo, bahwasannya aksi warga demo ke kantor balai desa Cempaka didampingi Ketua BPD dan para anggotanya merupakan puncak kekesalan dan bukti bahwa warga tidak berdiam diri terhadap diduga prilaku, diduga perbuatan, diduga tingkah laku dan diduga tindakan serta diduga kinerja oknum kuwu dalam menjalankan roda pemerintahan didesa Cempaka termasuk juga diduga dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran dan keuangan desa khususnya diduga Dana Desa ( DD ) termasuk diduga ADD dan diduga Banprov ” kesabaran warga masyarakat ada batasnya, inilah bukti kekesalan warga yang tidak pernah mendapat jawaban dari diduga oknum kuwu, makanya kami menggeruduk kantor desa ” ungkapnya.
” warga masyarakat juga menilai jika diduga oknum kuwu yang saat ini menjabat terkesan diduga otoriter, diduga arogan, diduga ingin menang sendiri dan diduga selalu menutup nutupi pengelolaan dan penggunaan anggaran atau keuangan desa bahkan diduga sering tidak ada dikantor desa pada jam kerja, keluar desa dengan berbagai alasan, entah dimana sebenarnya kantor diduga oknum kuwu itu dan yang anehnya diduga perangkat desa pun tidak berani bicara dimana keberadaan diduga oknum kuwu, mereka bungkam ” tegasnya
Lanjut Kamisa selama ini warga diam saja namun karena tak kunjung ada perubahan dari diduga prilaku, diduga perbuatan, diduga prilaku dan diduga tindakan serta kinerja dari diduga oknum kuwu akhirnya kami kesal dan kecewa ” selain soal dugaan pengelolaan dan penggunaan anggaran serta keuangan desa, beberapa program program pemerintah turut jadi pertanyaan warga karena dinilai tidak pernah ada sosialisasi dari pihak desa ” ucapnya.
Kami ingin desa lebih baik tapi tidak dengan kepemimpinan diduga oknum kuwu yang saat ini menjabat yang tidak menghargai kami sebagai masyarakatnya, diduga oknum kuwu tidak transparan dan terbuka dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran atau keuangan desa dan juga diduga sudah menyalahgunakan kewenangnya selama memimpin, bagi kami solusinya cuma hanya satu lakukan pemeriksaan laporan pengelolaan dan penggunaan anggaran atau keuangan desa baik oleh inspektorat, kejaksaan maupun pihak pihak lainnya yang berwenang terkait keuangan negara, pinta Kasima.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Cempaka, Suratna ditempat yang sama menerangkan aksi demo ini yang dilakukan oleh warga masyarakat dan BPD adalah merupakan puncak akumulasi kekesalan dan kekecewaan karena selama ini Pemdes Cempaka diduga tidak transparan dan terbuka kepada masyarakat ” seharusnya Pemdes Cempaka dalam hal ini diduga oknum kuwu transparan, terbuka dan jangan ada yang ditutupi terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran atau keuangan desa khususnya Dana Desa dan ADD serta Banprov dan seharusnya bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta bertanggungjawab sebagai seorang kuwu layani masyarakat dengan sebaik sebaik baiknya bukan sebaliknya warga masyarakat dibuat kecewa, kesal dan marah serta disisi lain wajib mensosialisasikan program program desa dan pemerintah termasuk masalah bansos yang menjadi polemik dimasyarakat ” terangnya.
Salah seorang anggota BPD lainnya Sudomo menjabarkan anggaran Dana Desa Cempaka sebesar Rp 1,6 Miliyar, PAD sebesar Rp.335 juta dan Banprov sebesar Rp. 130 juta dan dengan anggaran sebesar itu Pemdes Cempaka kami nilai tidak terbuka dan transparan terkait hasil laporan penggunaannya ” laporan secara global memang ada tetapi ketika kami tanya terperinci atau lebih dalam selalu tidak dijawab dan bahkan menghindar serta dituptup tutupi oleh diduga oknum Kuwu, kami menduga ada penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran atau keuangan desa, kami akan mengeluarkan surat mosi tidak percaya kepada diduga oknum kuwu, paparnya.
Yang paling disorot oleh warga adalah adanya 2 sumber anggaran yang berasal dari diduga salah satu provider selular dari perusahaan telekomunikasi yang telah menyewa sebuah lahan bengkok miilik perangkat desa selama 5 tahun, uang nya diduga tidak jelas dan entah kemana padahal dari pihak perusahaan selular tersebut diduga sudah dibayar lunas, ujarnya.
Terpisah ditemui juru warta Harian Pelita News, Kuwu desa Cempaka Kecamatan Talun Kuswanto menanggapi aksi demo yang dilakukan dan dilaksanakan oleh warga desanya menegaskan akan menunggu arahan dari Camat Talun ” saya akan menghormati apa yang menjadi keputusan, arahan dan instruksi dari Pak Camat ” tegasnya.
Sebagai Camat Talun Kabupaten Cirebon Tarsidi akan mengambil langkah tegas dan siap memfasilitasikan persoalan, permasalahan, serta tuntutan warga desa Cempaka serta akan mencarikan solusi yang terbaik ” untuk memecahkan persoalan atau permasalahan harus dengan kepala dingin supaya tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan, meski sempat terjadi penyegelan kantor balai desa, Alhamdulillah suasana berjalan aman, tertib dan kondusif ” pungkasnya. ( Nurzaman )