Pelita News I Indramayu – Upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui transformasi digital layanan pajak. Hal ini mengemuka dalam kegiatan “Transformasi Digital Layanan PBB-P2 dan Tabungan Samsat dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah”.
Kegiatan ini menghadirkan berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, hingga sektor perbankan. Forum ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi, tetapi juga ruang kolaborasi dalam memperkuat sistem pelayanan pajak berbasis digital.
Bupati Indramayu Lucky Hakim menyatakan, digitalisasi menjadi langkah penting dalam meminimalkan potensi kebocoran pendapatan daerah. Menurutnya, sistem yang terintegrasi dan transparan akan mendorong optimalisasi penerimaan daerah secara lebih akuntabel.
“Dengan adanya digitalisasi, tingkat kebocoran dapat diminimalkan sehingga harus kita optimalkan bersama,” ujar dia dikutip dari Facebook Diskominfo Indramayu, Minggu (12/4/2026).
Bupati Lucky Hakim juga meminta para kuwu untuk turut aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu, ia mengingatkan pentingnya menjaga transparansi dalam proses pembayaran pajak.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Indramayu, Amrullah menyampaikan, transformasi digital merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menjelaskan, sektor pajak daerah masih menjadi tulang punggung PAD, terutama dari PBB-P2 dan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dalam lima tahun terakhir, penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan signifikan hingga 160 persen atau hampir Rp60 miliar.
“Pada tahun 2025, penerimaan PBB-P2 mencapai Rp 97,2 miliar atau naik sebesar 12,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” jelasnya.
Amrullah mengungkapkan, pada tahun 2026 ini telah didistribusikan sebanyak 681.537 SPPT kepada masyarakat. Selain itu, berbagai inovasi terus dilakukan, mulai dari pemutakhiran data hingga penerapan sistem digital untuk mempermudah akses layanan.
Dari tingkat provinsi, Kepala Bapenda Jawa Barat yang diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan (PSIP) Dwi Agus Sulistyo, menekankan pentingnya adaptasi daerah dalam menghadapi tekanan fiskal. Ia menyebutkan, optimalisasi PAD menjadi kunci di tengah berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, digitalisasi layanan menjadi keniscayaan dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun telah menghadirkan berbagai inovasi layanan Samsat digital seperti SAMBARA, e-Samsat, dan SIGNAL.
Dukungan juga datang dari sektor perbankan. Pimpinan Cabang Bank bjb Indramayu, Sigit Lesmana, menyampaikan komitmen pihaknya dalam mendukung program pemerintah daerah, termasuk melalui kontribusi terhadap PAD dari sisi deviden serta penyediaan layanan keuangan yang terintegrasi.
Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi interaktif yang dimoderatori Sekretaris Bapenda Indramayu, Suyitno, serta penyerahan simbolis SPPT dan DHKP. Selain itu, peserta diperkenalkan dengan simulasi penggunaan barcode pada SPPT yang memungkinkan akses data secara real time.
Dengan hal ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor pendukung diyakini menjadi kunci dalam mendorong optimalisasi PAD demi pembangunan Indramayu yang lebih maju dan berkelanjutan. @safaro
