Pelita News | Kab. Cirebon – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil sekaligus merilis Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2026. Kegiatan berlangsung pada Senin–Selasa (3–4/8/2026) di Birawa Assembly Hall, Menara Bidakara 2, Jakarta.
Kadis Dukcapil Kabupaten Cirebon, H. Imam Supriadi, S. Sos., M.Si turut hadir bersama 551 Kepala Dinas Dukcapil lainnya se-Indonesia di Rakornas Dukcapil yang mengusung tema “NIK dan IKD sebagai Fondasi Digital Public Infrastructure dalam Mendukung Transformasi Digital Pemerintah”. Kehadiran ini menjadi bentuk komitmen Pemkab Cirebon dalam mendukung agenda transformasi digital pemerintahan.
“Kami mendukung penuh hasil Rakornas ini. Ke depan, NIK dan IKD harus benar-benar menjadi satu data utama untuk semua layanan di Kabupaten Cirebon. Mulai dari kesehatan, pendidikan, bansos, hingga pelayanan publik lainnya agar lebih cepat, akurat, dan tidak tumpang tindih,“ ungkapnya.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menyampaikan, Rakornas menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) kini tidak lagi hanya sebagai identitas penduduk, tetapi telah menjadi fondasi utama Digital Public Infrastructure (DPI).
“Rakornas ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi agenda transformasi digital pemerintahan yang semakin luas,“ ujar Teguh saat lapor kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (3/8/2026).
Pada Rakornas Dukcapil ini terdapat lima substansi utama yang menjadi pembahasan:
1. Implementasi DPI dan GovTech, termasuk penguatan peran strategis Dinas Dukcapil daerah seperti Kabupaten Cirebon
2. Identifikasi isu daerah sebagai bahan penyusunan RUU Administrasi Kependudukan
3. Sinkronisasi target IKL Dukcapil dengan perjanjian kinerja pemerintah daerah
4. Penguatan tata kelola: infrastruktur TI, jaringan data, keamanan sistem, kelembagaan, dan SDM
5. Perluasan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik lintas sektor di daerah.
Rakornas juga menjadi ajang berbagi praktik baik dari pemerintah daerah. Narasumber dari daerah yang hadir antara lain Wali Kota Surabaya, Plh Sekda Provinsi DKI Jakarta, serta Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat.
Dari pemerintah pusat hadir Deputi KemenPANRB, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Deputi Bappenas, Dirjen Komdigi, Deputi BPS, hingga Kapusdatin Kemensos.
Rangkaian kegiatan juga diisi pemberian IKD Dukcapil Prima Award dan Perlinsos Dukcapil Award, keynote speech Luhut Binsar Pandjaitan, diskusi panel, hingga penyusunan rumusan hasil Rakornas.
Sebanyak 700 peserta mengikuti secara luring. Sementara seluruh aparatur Dinas Dukcapil di daerah termasuk di Kabupaten Cirebon turut mengikuti secara daring melalui kanal resmi Ditjen Dukcapil.
Menutup laporannya, Teguh berharap Rakornas menghasilkan langkah konkret yang memperkuat posisi NIK dan IKD sebagai fondasi transformasi digital pemerintahan, sekaligus memperluas pemanfaatan data kependudukan agar pelayanan publik semakin terintegrasi, cepat, dan tepat sasaran. @Ries
