Kabupaten Cirebon, PN
Puluhan warga baik perempuan dan pria Junjang Wetan Kabupaten Cirebon, Luruk Kantor Desanya terkait Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial dari pemerintah senin (16/08) yang diduga kuat tidak tepat sasaran dan tidak sesuai kriteria KPM, sehingga dengan adanya hal tersebut warga desa Jungjang Wetan meminta keadilan untuk warga yang berhak menerima bantuan pemerintah.
Menurut Heri Kiswanto yang mengaku sebagai perwakilan warga Desa Jungjang Wetan mengatakan, pihaknya mendatangi kantor Desa Jungjang Wetan untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara langsung terkait munculnya data KPM bantuan sosial diwilayah Desa Jungjang Wetan pada program bantuan nasional yang dikucurkan oleh pemerintah.
“masyarakat ini bertanya, untuk pendataan, sistemnya seperti apa, dan bagaimana. Desa dan Puskesos ketika ditanya datanya darimana, jawabnya hanya dari pusat saja, masyarakat kan bertanya masa pemerintah pusat tahu darimana datanya,”katanya.
Heri Kiswanto biasa disapa Heri menyayangkan dengan adanya KPM yang menerima bantuan sosial bukan hanya keluarga tidak mampu, akan tetapi diduga kuat perangkat Desa Jungjang Wetan juga merupakan KPM dari bantuan pemerintah, selain itu warga yang memiliki status ekonomi mampuh juga mendapatkan bantuan sosial tersebut, bahkan hal yang sangat miris juga terjadi seperti halnya mantan Ketua Puskesos di Desa Jungjang Wetan diduga turut menerima bantuan tersebut, sementara warga yang diduga sesuai kriteria penerima bantuan disinyalir banyak yang tidak dapat bantuan dari pemerintah.
“Ternyata yang dapat bantuan tersebut ada dari Pemdes, orang kaya juga dapat, bahkan mantan ketua Puskesos juga dapat, tapi ada juga yang miskin juga dapat,”ungkapnya.
Menurutnya diduga sebanyak 30 KPM yang tidak didata oleh ketua Puskesos yang lama muncul pada KPM di Desa Jungjang Wetan, sehingga pihaknya bersama puluhan warga luruk kantor Desa Jungjang, dan minta untuk memverifikasi ulang data KPM yang ada sesuai dengan kriteria penerimaan.
“kalau menurut ketua Puskesos yang lama, data yang ada sekitar 30 KPM merupakan data yang tidak terdata oleh Puskesos lama, namun saat ini muncul, dan kami minta harus verifikasi ulang,”paparnya.
Sesuai informasi yang dihimpun, beberapa perangkat desa Jungjang Wetan, merupakan penerima bantuan dari pemerintah, namun Heri meminta kepada perangkat desa yang menerima untuk segera menyerahkan kartu tersebut atau mengalihkannya kepada KPM yang sesuai kriteria.
“Pengennya sih orang desa yang dapat kartunya dirampas didesa dan diserahkan didesa, jangan alasan kartunya buat orang tua, kalau orang desanya miskin gak apa apa, tapi kalau orang miskin tidak dapat, jompo tidak dapat, dan orang cacat tidak dapat, tapi orang desa kok dapat, ini yang bikin warga marah tuh,”ucap Heri.
Dengan ketidak hadiran Kuwu Jungjang Wetan, Ketua Puskesos, dan pihak PKH, dan BPNT, pada saat itu, Heri dan warga lainnya masih merasa belum puas dan dirinya sampaikan klarifikasi ini akan kembali dilakukan, hingga seluruh warga yang hadir saat itu, puas dengan jawaban dari pihak yang dituju.
“masih belum puas, karna Kuwu gak ada saat ini,” tegasnya.
Sementara Sri Yanti Pendamping wilayah Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, pada kesempatanya menjelaskan, pihaknya mengakui bahwa ada beberapa orang dari pemerintahan Desa Jungjang Wetan menerima bantuan pemerintah, akan tetapi Sri Yanti mengucapkan, data penerima tersebut bukan bersumber dari dirinya, namun ketika dirinya hendak memberikan data, pihak E-Warung sudah mengetahui datanya.
“memang katanya ada satu atau dua perangkat desa yang dapat, tapikan karna di Jungjang Wetan itu awalnya data bukan dari saya sumbernya, ada yang lebih dulu meminta KK dan KTP ketika kita ngasihkan data, merka sudah pada tahu semua, bahwa mereka sudah dapat, yang setahu saya sih e warung yang baru,”jelasnya.
Pihaknya juga pernah mengatakan, KPM yang mampu seharusnya dipending untuk menjadi catatan ke Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, namun kondisi di Jungjang Wetan sudah menyebar data penerima bantuan sebelum pihak pemerintah Desa Jungjang Wetan dan pendamping mengetahui.
“kita juga pernah mengatakan pending aja dulu, kalau KPM yang mampu pending, nantikan yang mampu itu akan diajukan di Dinsos untuk diverifikasi ulang, dan sudah menyebar data tersebut, sebelum Pemdes dan pendamping tahu, ya jadinya seperti ini,”katanya
Sementara itu Pendi Sekretaris Desa Jungjang Wetan ketika ditemui Harian Pelita News sesuai puluhan warganya datang ke Kantor Desa mengucapkan, kedatangan puluhan warganya meminta ke pemerintahan desa untuk keadilan, sehingga bantuan yang datang dari pemerintah bisa tepat sasaran.
“kedatangan warga intinya meminta keadilan, supaya bantuan dari dinas sosial maupun pemerintah tepat sasaran,”ucapnya.
Masih Pendi, menurutnya nama KPM bantuan sosial diduga tidak tepat sasaran hal ini yang sedang dialami di Desa Jungjang Wetan, sehingga dari pemdes mewakili warga untuk memfasilitasi untuk bertemu dengan pihak pendamping BPNT untuk mengalihkan penerima yang sudah mampu ke yang tidak mampuh.
“selama ini yang dialami desa kita, nama-nama tersebut, nama penerima itu nggak tepat sasaran,”sambungnya.
Pendi menjelaskan, selama menjabat di pemerintah Desa Jungjang Wetan, pihak PKH mempunyai birokrasi sendiri, sehingga ketika ada keluhan warga, Pendi ucapkan terkesan pemdes yang disalahkan.
“selama menjadi perangkat desa, peneriman PKH mempunyai birokrasi dan struktural sendiri, seperti ada ketua kelompok, dan ada Koordinator kelompok, makanya kita pemdes itu selalu dikambing hitamkan sama Masyarakat,”jelasnya.
Pendi sebutkan, data KPM diduga merupakan data 2015, dan hingga saat ini belum ada verifikasi ulang, dan saat ini, data tersebut merupakan data lama, walaupun ada beberapa KPM baru, namun warga yang sudah meninggal pun belum diperbaharui sehingga masih muncul sebagai KPM.
“data yang muncul diduga merupakan data pada tahun 2015, dan saat itu saya belum ada di desa, dan data itu dari BPS katanya, dan saat itu langsung survei kerumah-rumah, makanya kita langsung menerima hasilnya dengan keadaan seperti ini, dengan keluar lagi nama baru bahkan nama yang sudah mati juga masih ada,”sebutnya.
Pendi juga akui, terdapat beberapa nama perangkat Desa Jungjang Wetan sebagai KPM, diduga kuat Pendi berkelit, bahwa hasil dari bantuan tersebut pihak perangkat desa yang merupaka KPM langsung diberikan hasil bantuan kepada warga fakir miskin.
“ada sebagian dari pemerintah desa, tapi bukan banyak cuma ada dua orang yang dapat BPNT, cuma hasil dari pengambilan tersebut langsung dikasihkan ke masyarakat fakir miskin yang lebih membutuhkan,”kelitnya.
Selain itu juga Pendi telah menerima usulan dari warganya untuk mengalihka KPM yang sudah mampu ke warga yang tidak mampu, dengan dilakukannya Musdes terbuka.
“ada usulan dari masyarakat yang lebih bijak, untuk mengalihkan Masyarakat yang mampu dialihkan ke masyarakat yang tidak mampuh, dengan adanya peralihan tersebut kita harus laksanakan Musdes terbuka,”(Sur)
