Pelita News | Kab. Cirebon – Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal resmi menetapkan arah dan fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendesa PDT) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 yang ditetapkan pada 29 Desember 2025.
Dalam regulasi tersebut, Dana Desa diarahkan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan desa, peningkatan layanan kesehatan, ketahanan pangan, hingga percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Kebijakan ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa serta prioritas pembangunan nasional.
Regulasi ini lahir sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, serta menjawab mandat Instruksi Presiden No. 9 dan 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan dan pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih.
Secara filosofis, peraturan ini mencerminkan evolusi pendekatan pengelolaan Dana Desa dari yang bersifat umum menuju penggunaan yang lebih terfokus, terukur, dan selaras dengan prioritas nasional, khususnya Sustainable Development Goals (SDGs) Desa dan penanganan kemiskinan ekstrem.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan bahwa Dana Desa tetap menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu fokus utama adalah penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bagi keluarga miskin ekstrem dengan besaran maksimal Rp300 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat, yang dapat dibayarkan sekaligus paling lama untuk tiga bulan.
Selain BLT, Dana Desa 2026 juga diprioritaskan untuk program ketahanan pangan dan penguatan lembaga ekonomi desa, termasuk dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah menargetkan koperasi ini menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui pembangunan gerai usaha, pergudangan, dan kelengkapan pendukung lainnya.
Di sektor pembangunan, Dana Desa diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Skema ini mengutamakan pelibatan masyarakat miskin, penganggur, dan kelompok marginal agar sekaligus meningkatkan pendapatan warga desa.
Permendesa PDT nomor 16 Tahun 2025 juga menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa melalui berbagai media informasi yang mudah diakses warga. Desa yang tidak mematuhi ketentuan publikasi tersebut dapat dikenai sanksi berupa pembatasan alokasi dana operasional pada tahun anggaran berikutnya
Dengan terbitnya aturan ini, pemerintah berharap Dana Desa Tahun 2026 benar-benar digunakan secara tepat sasaran, transparan, dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta penguatan ekonomi lokal.
Kesimpulannya adalah Permendesa PDT Nomor 16 Tahun 2025 adalah dokumen kebijakan yang ambisius dan visioner, mencoba mentransformasi Dana Desa dari sekadar dana rutin menjadi instrumen strategis pembangunan desa yang berorientasi pada SDGs, inklusivitas, dan ketahanan.
Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas pemerintahan desa, kualitas pendampingan, dan komitmen politik di tingkat daerah. Jika diimplementasikan dengan baik, regulasi ini berpotensi mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem, meningkatkan ketahanan desa, dan memperkuat fondasi ekonomi lokal. Namun, jika diterapkan secara kaku dan tanpa dukungan yang memadai, berisiko menambah beban administrasi dan menimbulkan kesenjangan antar desa.
Pada akhirnya, partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas tetap menjadi kunci utama agar Dana Desa benar-benar menjadi alat pemberdayaan, bukan sekadar rutinitas anggaran. @Ries
