Pelita News I Indramayu
Sekitar 100 wartawan dari 21 organisasi pers di Indramayu hari ini Lakukan aksi demo terkait surat yang di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) yang intinya untuk pengosongan Gedung Graha Pers (GPI) , sangat disayangkan pemerintah kabupaten Indramayu disinyalir takut hadapi aksi demo tersebut Kamis (03/07/2025).
Para demonstran menolak keras kebijakan pengosongan Gedung Graha Pers Indramayu (GPI) di Jalan MT. Haryono Sindang, yang dinilai sepihak dan tanpa dialog terlebih dahulu dengan penghuni GPI dimaksud , oleh karenanya para demonstran menuntut agar pemerintah kabupaten Indramayu yang di pimpin Bupati Lucky Hakim Syaefudin untuk segera mencabut kembali surat perintah pengosongan GPI yang dikeluarkan oleh Bupati Luck Hakim melalui sekda Aep Surahman. Melalui Sekda
Aksi ini merupakan puncak kekecewaan insan pers Indramayu atas keputusan pemerintah daerah yang dianggap arogan dan tidak menghargai profesi jurnalis. Gedung GPI selama ini menjadi markas dan pusat kegiatan bagi berbagai organisasi wartawan di Indramayu.
Chong Soneta, Ketua Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI), mengungkapkan kekesalannya yang mendalam terhadap tindakan Bupati Luck Hakim. Ia menuding bupati bertindak kejam dan tanpa perasaan karena mengusir 21 organisasi wartawan dari GPI tanpa musyawarah.
“Bupati satu ini kelihatan pendendam,” ujar Chong Soneta. “Dulu memang pernah sebagian wartawan saat pilkada terbelah menjadi dua, yaitu antara Nina Agustina dan Luck Hakim. Tapi perlu diketahui juga kami sebagai media tetap independen. Dan satu lagi ada salah satu oknum yang menjadi penghianat dalam tubuh insan pers, semua pasti sudah tahu tidak perlu dijelaskan.”
Senada dengan itu, Atim Savano, Ketua IWOI, dengan tegas menyatakan penolakan 21 organisasi untuk keluar dari Graha Pers Indramayu. Ia menilai Pemda Indramayu arogan dan melakukan pelecehan terhadap para jurnalis. “Pemimpin sombong harus kita lawan,” tegas Atim. “Kalau mau mengosongkan GPI harus mediasi dahulu, jangan main preman saja.”
Dalam orasi di tengah kerumunan wartawan, berbagai pandangan dan seruan untuk melawan kebijakan sepihak ini pun dilontarkan. Hendra Sumiarsa, salah seorang wartawan, menyerukan agar kaum intelektual menghadapi masalah ini dengan kepala dingin, namun juga menegaskan bahwa ada saatnya perlawanan dilakukan secara jurnalis. “Toh pasti mereka (Bupati) pasti tidak bersih-bersih amat,” sindirnya.
Sementara itu, Tomi Susanto dengan lantang menyerukan agar para wartawan menduduki Pendopo Indramayu sampai ada titik temu dan solusi yang memuaskan.(Duliman )
