Pelita News Indramayu
Pemerintah kabupaten Indramayu Melalui Dinas Tenaga kerja (Disnaker) Dukung program sosialisasi pencegahan pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang non prosedural. bertempat di aula Disnaker Indramayu (29/06)
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut di hadiri oleh pihak polres Indramayu Dalam hal kanit PPA, serta berbagai unsur masyarakat dan petugas rekrut yang tergabung dalam forum FPAKI Indramayu, di samping itu turut hadir dari pihak BP2MI Jawa barat.
Menurut kepala bidang penempatan tenaga kerja (Kabid penta). Disnaker Indramayu Asep Kurniawan menjelaskan , acara yang digelar di Indramayu sangat tepat. Karena Indramayu merupakan lumbung PMI se jawa barat, paling tidak bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat jika hendak bekerja sebagai TKW/Tki agar tidak melalui jalan yang salah , artinya harus melalui mekanisme yang berlaku.
Disamping itu bisa meminimalisir kasus yang menimpa di TKW asal Indramayu, sangat disayangkan jika hal terjadi, sebab saat ini di kabupaten Indramayu untuk pelayanan cpmi sudah berjalan normal . Indramayu saat ini telah terbentuk forum petugas antar kerja (FPAKI ) bertujuan membantu petugas pengantar kerja , karena di Disnaker yang sudah memiliki predikat pengantar kerja hanya dua orang ” dengan adanya forum tersebut pihak dinas bisa terbantu ” pungkas Kabid penta .
Sementara Kabid penta dinas tenaga kerja propinsi Jawa barat , Hendra , mengatakan saat di Jawa barat paling banyak pengaduan Maslah cpmi hampir 668 kasus , namun dari sejumlah tersebut yang paling banyak adalah dari Indramayu, hal ini diakibatkan karena saat pemberangkatan tidak memakai jalur yang benar , sehingga banyak timbulnya kasus yang menimpa para cpmi, ” kami berharap dengan adanya sosialisasi ini masyarakat sadar dan mematuhi aturan yang ada jika hendak memberangkatkan cpmi ke luar negeri ” ujar dia
Hendra menambahkan , di kabupaten Indramayu telah memiliki LTSA, sehingga untuk proses pemberangkatan cpmi ke luar negeri sudah masuk mekanisme yang benar. Namun demikian baik pemerintah pusat hingga ke pemerintahan daerah tetap harus waspada , agar para cpmi tidak mengalami lagi persoalan saat pemberangkatan hingga pulang ke Indonesia . (Duliman)
