Pelita News I Indramayu – Bupati Indramayu, Lucky Hakim dianggap ingkar janji oleh warga Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur. Hal ini lantaran banjir dan rob masih kerap melanda desanya hingga saat ini.
Pernyataan itu dilontarkan massa aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Warga Eretan Bersatu saat mendatangi Pendopo Indramayu, Senin (23/6/2025). Warga menyebut Bupati Lucky Hakim ingkar janji menanggulangi banjir dan rob di desanya.
“Permasalahan ini menjadi sangat genting terkait keberlangsungan hidup warga. Aksi ini untuk menagih janji dan rasa kekecewaan kepada pejabat Pemerintah Kabupaten Indramayu,” ungkap Korlap Aliansi Warga Eretan Bersatu, Supriyanto.
Warga menagih janji Bupati Lucky Hakim yang berjanji akan memberikan solusi nyata menanggulangi persoalan banjir dan rob di desanya. Juga mendesak agar mengevaluasi solusi yang telah diberikan untuk masyarakat di desa langganan banjir dan rob tersebut.
Tuntutan lainnya, bupati harus segera memberikan solusi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Semua tuntutan itu diminta agar direalisasikan dalam waktu 10 hari pasca aksi.
“Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan poin-poin tersebut tidak diindahkan, kami akan melakukan aksi dan tuntutan lanjutan,” tegasnya.
Ia menyebutkan, ada 3.700 rumah dan 11 ribu jiwa yang terdampak banjir dan rob. Banjir yang terjadi itu akibat meluapnya sungai dengan kondisi dangkal, sedangkan rob dari air laut pasang yang terus menggerus desa tersebut.
Warga pun meminta agar dilakukan pengerukan sungai dan pembuatan tanggul disertai pemecah ombak. “Ini sudah sangat darurat, harus secepatnya ada penanganan serius,” kata Supriyanto.
Menyikapi hal itu, Wakil Bupati Syaefudin mengatakan, kondisi itu memang harus secepatnya ditangani. Terlebih tepian laut sudah semakin mendekati jalan raya yang juga akses transportasi nasional.
Dampaknya juga berimbas pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Sehingga persoalannya harus diurai, namun anggaran APBD tidak mampu. “Mereka keberatan direlokasi, itu memang betul. Relokasi bukan satu-satunya solusi tetapi paling tidak kita melakukan apa yang menjadi harapan masyarakat Desa Eretan Wetan,” ujarnya.
Ia menyadari, penolakan relokasi itu erat kaitannya pula dengan kultur dan budaya. “Kami juga menganggarkannya dalam APBD 2026, kalau tahun sekarang penganggarannya tahun lalu. Tapi yang pasti kami akan melakukan langkah-langkah sebagai solusinya, termasuk dengan kementerian,” kata dia.
Terkait warga menagih janji, menurutnya banjir dan rob terjadi sejak pemerintahan periode-periode sebelumnya. “Sebenarnya itu bukan janji, tapi bagaimana supaya cepat dieksekusi. Pemerintah daerah tetap harus bertanggung jawab. Ini jadi prioritas karena berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat,” pungkasnya. @safaro
