Kabupaten Cirebon,PN
Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan Persatuan Guru Republik Indonesia ( FHPTK – PGRI ) Kabupaten Cirebon meminta komitmen legislatif agar segera mengeluarkan rekomendasi ke eksekutif terkait penganggaran untuk honorer.
Diakui Ketua FHPTK-PGRI Kabupaten Cirebon Abdul Ghofur, SPd.I, pada Harian Umum Pelita News, kamis ( 19/3/20 ) menegaskan pihaknya sebenarnya tidak memperjuangkan honornya secara pribadi namun mendukung siswa, bagaimana kalau honorer se Kabupaten Cirebon mogok mengajar, pasti yang rugi siswa, jadi kami kenyataannya tidak sedang memperjuangkan honorer tapi mendukung siswa, tegasnya.
Manakalah tidak mendapatkan rekomendasi yang diharapkan, kami nyatakan dengan tegas tegas akan menempuh jalan terakhir yaitu aksi turun kejalan ” kalau dalam beberapa hari ini tidak muncul kepastian, kami mengambil sikap turun ke jalan terlepas dari anjuran menghindari kerumunan dampak corona, kami tidak takut, tanpa itupun, kesejahteraan kita tidak ada, imbuhnya.
Ditempat terpisah Pembina FHPTK-PGRI, Moh. Rukhyat Zein, menjelaskan selama ini eksekutif dan legislatif keduanya kompak dalam mendukung dan bahkan berbagai langkah telah ditempuh termasuk menempuh jalur legislasi, perbup telah selesai dibahas bahkan drafnya telah jadi tinggal ditandatangani Bupati Cirebon, hanya saja FHPTK -PGRI tidak ingin diberikan harapan palsu, kami butuh kepastian ketersediaan anggarannya, legislatif sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan e-badgeting diminta untuk berkomitmen, jelasnya.
” selama ini narasi yang munculkan mendukung baik eksekutif maupun legislatif, hanya saja Pemerintah Daerah membutuhkan dukungan secara tertulis dan kamipun mengikuti arahan eksekutif, makanya kami meminta ada rekomendasi dari legislatif maksudnya dukungan agar eksekutif menganggarkan untuk honorer, ujarnya.
Sebelumnya kami FHPTK telah mendatangi komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon hanya saja tidak ada kepastian meskipun ada dukungan tapi sifatnya hanya lisan dan secara tertulisnya komisi IV tidak mengeluarkannya, kami perlu ketegasan agar rekomendasi itu bisa dikeluarkan segera, pungkas Moh. Rukhyat Zein. ( Nurzaman )
