Kab.Indramayu, PN
Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Indramayu masa bakti 2020-2025 yang baru saja dibentuk siap membantu pemerintah dalam pengurangan risiko bencana. FPRB juga akan mendorong semua pemangku kepentingan untuk andil dalam menangani bencana. Karena tugas pengurangan risiko bencana tak hanya menjadi peran pemerintah melainkan semua elemen masyarakat.
Ketua FPRB Kabupaten Indramayu, Alam Sukmajaya mengatakan FPRB menjadi mitra strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), namun tugas FPRB bukan menangani bencana tapi lebih kepada pra bencana.
“Ketika terjadi bencana merupakan tugas BPBD, FPRB menangani pra bencana. Lantas bagaimana kami melakukan pengurangan risiko bencana, diantaranya memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan,” kata dia usai Apel Pasukan dan Peralatan Siaga Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Alun-alun Kabupaten Indramayu, Rabu (15/1/2020).
Menurutnya, Kabupaten Indramayu terdapat delapan potensi bencana yang melanda, di antaranya yang sering terjadi yakni bencana kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim hujan. Dua bencana tersebut menjadi langganan tahunan di Indramayu. “Bagaimana tugas FPBR dalam meminimalisir dua hal kebencanaan yang sering terjadi di Indramayu itu,” ujar Alam.
Untuk meminimalisirnya sambung dia, pihaknya perlu mengedukasi masyarakat tentang antisipasi bencana karena bencana bisa juga disebabkan akibat ulah dari manusia itu sendiri, diantaranya buang sampah sembarangan di sungai. Karena sampah dampaknya membuat sedimentasi menjadi tinggi.
“Kami akan mendorong semua pemangku kepentingan untuk andil dalam menangani bencana. Karena tugas tersebut tak hanya menjadi peran pemerintah melainkan semua elemen masyarakat. Intinya, peran semua stakeholder memiliki peranan penting dalam meminimalisir bencana dan bagaimana melakukan penyelamatan nyawa manusia, benda, dan
sebagainya,” beber Ketua Komisi 4 DPRD Indramayu ini.
Alam menyebutkan, anggota FPRB terdiri dari berbagai anggota organisasi atau komunitas yang bergerak di bidang kemanusiaan. Tujuannya untuk menghimpun tenaga sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri agar dapat disatukan hingga menjadi kekuatan besar untuk mengurangi risiko bencana. “Kita kumpulkan menjadi satu jadilah FPRB. Ini menjadi forum atau organisasi rumah besar kemanusiaan,” ucapnya.
Diakuinya, FPRB di Indramayu baru terbentuk pada 2020 ini. Begitu juga kehadiran FPRB di Jawa Barat baru ada di beberapa kabupaten/kota saja. “Memang belum semua daerah punya, Indramayu sudah punya forum pengurangan risiko bencana,” tegasnya.
Alam Sukmajaya tidak menampik bencana banjir salahsatunya karena daerah aliran sungai (DAS) yang mengalir di Kabupaten Indramayu rusak dan belum mendapatkan sentuhan dari pihak terkait. Sementara untuk urusan DAS bukan kewenangan FPRB. Itu urusan pemerintah. Namun demikian kata dia sebagai Ketua Komisi 4 DPRD Indramayu pihaknya akan mendorong agar BBWS Cimanuk-Cisanggarung melakukan normalisasi sungai-sungai yang menjadi kewenangannya seperti sungai Cimanuk dan Cimanuk Rambatan.
Hal lainnya kata dia, ia berharap agar kepala daerah yang wilayahnya dilalui sungai besar agar duduk bersama untuk membicarakan penanganan DAS mulai dari hulu hingga hilir. “Dengan duduk bersama diharapkan kerusakan DAS di daerah hulu dan hilir bisa diminimalisir,” harapnya. (san)
