Pelita News | Cirebon Timur – Pemerintah Kabupaten Cirebon dituding tidak peduli terhadap kondisi infrastruktur jalan yang berada di Desa Kaligawe, Kecamatan Susukanlebak. Jalan poros desa ini mengalami rusak parah selama bertahun-tahun tanpa perbaikan. Tak ingin jatuh korban lebih banyak lagi, warga bersama pemdes setempat langsung bergerak memperbaiki secara swadaya, Senin (26/1/2026).
Jalan berlubang, bergelombang, dan kerap tergenang air saat hujan sudah sangat membahayakan pengguna jalan. Tak sedikit pengendara yang mengalami kecelakaan akibat lubang tertutup genangan air, terutama pada malam hari.
Kuwu Kaligawe, Abdul Sujud, yang akrab disapa Duloh mengatakan, pihak desa menyadari status jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Namun karena bertahun-tahun tidak ada tindakan nyata, pemerintah desa dan warga memilih aksi swadaya demi keselamatan bersama.
“Jalan ini memang kewenangan kabupaten, tapi sudah lama sekali tidak diperbaiki. Kami tidak ingin menunggu korban dulu baru ada perhatian. Saat hujan, lubang tertutup air dan sangat rawan kecelakaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, perbaikan ini dilakukan sebagai langkah darurat untuk meminimalisir risiko kecelakaan, sembari menunggu adanya tanggung jawab dan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Adapun pendanaan perbaikan jalan tersebut berasal dari donasi warga, sementara proses pengerjaan dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat Desa Kaligawe. Ruas jalan yang diperbaiki meliputi Dusun 2 dan Dusun 3, dengan panjang sekitar 500 meter hingga perbatasan Desa Karangmangu.
“Alhamdulillah ada warga yang menjadi donatur, dan masyarakat ikut bergotong royong. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang peduli,” kata Duloh.
Gotong royong warga Desa Kaligawe ini sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial. Namun di sisi lain, kondisi ini juga menjadi tamparan keras bagi Pemkab Cirebon. Jalan bukan sekadar aspal dan batu, melainkan urat nadi ekonomi, akses pendidikan, kesehatan, dan keselamatan publik.
Jika pola pembiaran ini terus berulang, dikhawatirkan akan muncul preseden buruk, pemerintah merasa aman karena tahu masyarakat akan turun tangan sendiri. Padahal, pajak dan retribusi yang dibayarkan rakyat seharusnya kembali dalam bentuk pelayanan dasar yang layak, salah satunya infrastruktur jalan. @Ries
