Kabupaten Cirebon,PN
Anggaran Dana Desa ( DD ) yang diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Desa ( Pemdes ) diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meneruskan pembangunan yang telah direncanakan dan berkelanjutan serta dibutuhkan oleh masyarakat.
” Jangan mengambil sepeserpun anggaran Dana Desa, karena ini uang negara, yang namanya uang negara, sepeser atau 100 rupiahpun harus dipertanggungjawabkan dan jangan sampai ada indikasi penyalahgunaan dan penyelewengan anggaran sekecil apapun, karena itu adalah uang rakyat yang ditipkan kepada Pemerintah Desa dan dikembalikan lagi pada rakyat ” tegas Inspektur Inspektorat Kabupaten Cirebon, H. Hendra Nirmala, S,sos, Msi, pada Harian Umum Pelita News, jum`at ( 28/2/20 )
Sambungnya setiap Kuwu harus bisa mempertanggungjawabkan mengenai anggaran Dana Desa, ada tiga hal yang harus diingat Kuwu termasuk juga Kuwu baru dalam memimpin desa termasuk juga dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu satu, perencanaan, kalau seandainya ada pengaduan masyarakat ( dumas ) berangkatnya dari perencanaan, polisi, kejaksaan dan inspektorat akan memulai pemeriksaan dari aspek perencanaan, lalu ke dua, pelaksanaan kegiatan, makanya Pemerintah Desa dalam hal ini Kuwu yang dibantu oleh para perangkat desa harus hati hati, pelaksanaan kegiatan harus sesuai aturan yang ada, RAB dan bukti nyata wujud kegiatan pengerjaannya harus ada pembuktian serta memperhatikan kualitas dan kwantitas, selanjutnya yang ketiga adalah laporan pertanggungjawaban ( LPJ ) dan bisa dipertanggungjawabkan, bila LPJ nya beres maka Dana Desa pun bisa dicairkan namun bila tidak bisa mempertanggungjawabkan maka Dana Desa selanjutnya tidak akan bisa dicairkan, ucapnya.
Saya mengingatkan besarnya pengalokasian Dana Desa bagi setiap desa termasuk di Kabupaten Cirebon harus dikelola secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar, bila mengacu pada Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa maka Kuwu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, makanya Kuwu harus berhati hati, berani transparan, terbuka dan akuntabel serta menginformasikan pada masyarakatnya, jangan sampai salah dalam pengelolaan apalagi sampai disalahgunakan, diselewengkan dan bahkan sampai dikorupsi maka harus siap berujung ke masalah hukum, APBDes, RAB, tahapan, berbagai kegiatannya dan nilai rincian anggarannya harus diinformasikan pada masyarakat luas khususnya masyarakat diwilayah lingkungan desanya, Dana Desa adalah milik masyarakat dan harus diketahui oleh masyarakat, katanya.
Dijelaskan H. Hendra Nirmala pada tahun tahun sebelumnya audit Dana Desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, Inspektorat provinsi bisa melakukan audit khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019, jadi kalau ada potensi kerugian uang negara di desa, Inspektorat provinsi bisa langsung turun ke desa atas laporan dari Kabupaten bahkan bisa dari masyarakat kalau disampaikan langsung ke inspektorat provinsi, jelasnya.
Mencegah adanya persoalan Dana Desa yang berujung masalah hukum, saya meminta kepada Kuwu dan khususnya para Kuwu yang baru untuk aktif berkonsultasi dengan inspektorat karena masih banyak desa baik Kuwu maupun perangkat desanya khususnya yang baru yang belum memahami tentang tata kelola administrasi pembukuan penggunaan Dana Desa, para pendamping desa juga perlu aktif berkonsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( APIP ) seperti inspektorat ” saya berharap BPD, pihak Kecamatan dan masyarakat jangan kurang kurang atau lengngah mengawal, memantau dan mengawasi penggunaan Dana Desa, didesa wilayah lingkungan kerjanya masing masing, mulai tahun 2020 apabila diduga ada oknum Kuwu yang ditetapkan menjadi tersangka karena penyalahgunaan dan penyelewengan Dana Desa maka Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan menghentikan penyaluran Dana Desa untuk desa tersebut, Inspektorat Kabupaten Cirebon meminta hal ini menjadi perhatian para Kuwu supaya Dana Desa dapat dikelola dengan baik, benar, transparan, terbuka dan akuntabel serta informasikan ke masyarakat, tutupnya. ( Nurzaman )
