Pelita News | Cirebon Timur — Proyek Revitalisasi Terminal Tipe B Ciledug, Kabupaten Cirebon dibawah UPTD PPP LLAJ Wilayah IV Dishub Provinsi Jawa Barat, diresmikan secara langsung oleh Gubernur Ridwan Kamil pada Juli 2023 lalu. Saat ini, proyek yang di klaim Ridwan Kamil terkeren dan kualitasnya baik tersebut justru mengalami kegagalan fungsional karena kondisinya yang sepi penumpang dan minim aktivitas bus.
Berdasarkan data LPSE Provinsi Jawa Barat, Proyek Revitalisasi Terminal Ciledug, Kabupaten Cirebon telah merobek kantong APBD Jawa Barat senilai Rp56 miliar. Sorotan kegagalan ini ataukah juga bagian dosa masa lalu program bancakan kolektif elit oknum pejabat Pemprov Jawa Barat di era sebelumnya?
Berikut poin-poin utama penyebab kegagalan operasional Terminal Ciledug hingga awal 2026. Minim Penumpang dan Bus: Sejak diresmikan, terminal ini dijuluki sebagai proyek yang “megah tapi sunyi”. Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) jarang masuk ke dalam area terminal, lebih memilih menaikkan dan menurunkan penumpang di pinggir jalan.
Selanjutnya, tata kelola yang tidak optimal.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Daddy Rohanady menyoroti bahwa tata kelola Terminal Ciledug harus dioptimalkan agar lebih produktif, karena fasilitas modern yang ada—seperti gerai UMKM—tidak berfungsi maksimal akibat kurangnya pengunjung.
Untuk kondisi terminal yang dinilai sepi aktivitas, ia menyarankan semestinya angkutan elf maupun angkot dapat menjadi pengumpan. Sedangkan untuk angkutan Bus dapat langsung masuk akses Tol Ciledug, dengan demikian akan ada ekosistem perhubungan yang lebih sehat.
“Kendaraan umum seperti elf dan angkot ini yang harusnya mengantarkan penumpang ke terminal. Seperti dari wilayah Sindanglaut, Karangsembung, Babakan, Pasaleman, Losari dan sekitarnya. Nah, kendaraan Bus nya langsung masuk Tol Ciledug, agar terminal jadi lebih hidup,“ ujar Daddy.
Dibalik klaim kemegahan dan design hasil tangan Ridwan Kamil ini muncul pertanyaan terkait pemanfaatan hasil proyek yang telah menelan anggaran fantastis ini. Anggaran puluhan miliar tersebut seolah “menguap” karena bangunan yang seharusnya menjadi magnet ekonomi justru kini hanya tinggal nama tanpa aktivitas signifikan.
Persaingan dengan Terminal Bayangan akibat kurangnya ketegasan dalam menertibkan terminal bayangan atau pool bus mandiri membuat terminal resmi ini kehilangan fungsinya sebagai pusat integrasi transportasi di Cirebon Timur.
Menanggapi ramainya sorotan publik, Kepala Terminal Ciledug, Rudi Eko, menguraikan berbagai upaya yang sedang dan akan dilakukan agar terminal dapat berperan sesuai dengan harapan masyarakat sebagai sarana transportasi antar kota dalam provinsi serta pusat aktivitas bagi wilayah sekitar.
Menurut Rudi, pihaknya berkomitmen untuk menjadikan Terminal Ciledug sebagai fasilitas yang tidak hanya mengantarkan penumpang untuk kendaraan antar kota dalam Provinsi Jawa Barat, tetapi juga dapat menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Terminal dirancang untuk melayani berbagai kalangan, mulai dari pekerja Harian Lepas (HDP), hingga anggota masyarakat umum seperti petugas keamanan, pegawai desa, dan profesi lainnya.
“Kita ingin Terminal Ciledug bisa sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Selain sebagai sarana transportasi untuk trayek antar kota di Jawa Barat, kita juga berencana untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk melalui platform digital seperti YouTube, agar lebih banyak orang mengetahui potensi terminal ini,” ujarnya.
Untuk meningkatkan aktivitas di terminal, pihaknya membuka kesempatan bagi masyarakat dan komunitas di wilayah Cirebon Timur untuk mengadakan kegiatan atau event khusus. Fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut akan disediakan dan diakomodir dengan baik.
“Kita menerima dan akan di akomodir fasilitas yang dibutuhkan agar terminal menjadi lebih ramai. Selain itu, kita juga terus melakukan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Cirebon serta seluruh pihak terkait di Provinsi Jawa Barat,” tambahnya.
Rudi pun menyampaikan bahwa pihak terminal telah berkoordinasi dengan Dishub Kabupaten Cirebon, guna meningkatkan kinerja terminal. Hasil konsultasi menunjukkan bahwa jumlah penumpang efektif pada hari biasa berkisar antara 30 hingga 40 orang per hari, sementara pada momen khusus seperti mudik atau hari besar bisa mencapai 70 hingga 80 orang per hari.
” Secara keseluruhan, setiap hari terminal melayani penumpang sekitar 30- 40 orang, dengan dua kendaraan bus umum dari perusahaan Primajasa dan Damri.”terangnya.
Masalah utama yang dihadapi, lanjut Rudi, adalah banyaknya masyarakat yang lebih memilih menunggu kendaraan bus langsung di jalur raya yang dianggap lebih dekat atau sesuai dengan rute perjalanan mereka, daripada datang ke terminal. Untuk mengatasi hal ini, pihak terminal sedang mengkajian kemungkinan menjadikan Terminal Ciledug sebagai terminal transit untuk perjalanan menuju atau dari Jakarta.
“Banyak penumpang lebih memilih di jalur bus yang mereka anggap lebih praktis. Oleh karena itu, kita sedang mengevaluasi upaya untuk menjadikan terminal ini sebagai titik transit, baik untuk arah Jakarta maupun dari Jakarta ke daerah lain di Jawa Barat,” jelasnya.
Rudi juga menjelaskan bahwa Terminal Ciledug merupakan terminal tipe B yang hanya memiliki wewenang melayani perjalanan dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, seperti trayek ke Bogor dan Bandung. Untuk perjalanan lintas provinsi ke Jawa Tengah, Yogyakarta, atau Jakarta, penumpang akan diarahkan ke terminal tipe A yang telah dialokasikan oleh Kementerian Perhubungan.
“Untuk kendaraan yang melayani lintas provinsi, kita tidak diperkenankan untuk menghentikannya lama-lama di terminal. Hanya diperbolehkan untuk transit saja, meskipun ada penumpang yang naik atau turun di sini,” ujarnya.
Mengenai pemberdayaan UMKM yang belum berjalan optimal, Rudi Eko menyebut bahwa pihaknya telah sering menerima kunjungan dan rekomendasi dari berbagai pihak terkait pengembangan usaha mikro di terminal. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain aturan yang melarang kegiatan memasak di dalam terminal untuk mencegah risiko kebakaran.
Selain itu, lokasi gerai UMKM yang berada di lantai 2 juga dianggap kurang strategis dari sisi bisnis, sehingga membuat pelaku UMKM enggan untuk beroperasi di sana.
“Kondisi penempatan lokasi di lantai 2 memang kurang menguntungkan dari kacamata bisnis. Selain itu, aturan yang menghindari kegiatan memasak juga menjadi faktor yang membuat pelaku UMKM agak sulit beroperasi,” ungkapnya.
Meskipun demikian, pihak terminal telah menyusun antisipasi untuk kedepannya. Gerai UMKM akan diatur kembali sesuai dengan kondisi dan permintaan pelaku usaha.
“Kita tidak akan memaksa, tetapi kalau ada pelaku UMKM yang berminat, kita akan membuka kesempatan dan menyesuaikan pengaturan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan usaha sekaligus meningkatkan kemakmuran masyarakat sekitar,” pungkas Rudi.
Dengan anggaran yang fantastis, namun tidak mampu berjalan sesuai dengan tujuan dan perencanaan setelah 3 tahun lamanya usai diresmikan Ridwan Kamil, menjadikan mega proyek terminal di Provinsi Jawa Barat ini berakhir miris. Proyek 56 Miliar ini Gagal ataukah hanya sekadar syarat administratif untuk bancakan kolektif oknum elit pejabat Pemprov Jabar? @Ries
