Indramayu, PN
Perangkat Desa Tugu Kecamatan Sliyeg, Asep Saefudin mengeluhkan buruknya tata kelola pupuk bersubsidi hingga berimbas pada kelangkaan dan kelangkaan itu sangat dirasakan para petani.
Menurutnya, persoalan distribusi hingga kelangkaan pupuk yang masih kerap terjadi, harus menjadi evaluasi bagi sejumlah pemangku kebijakan di Indramayu.
“Subsidi pupuk bagi petani harus dievaluasi apakah benar-benar tepat sasaran atau tidak,” kata Asep via pesan whatsappnya, Selasa (12/01).
Ia menyebutkan, nama petani yang terdaftar dalam Sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) belum tentu berprofesi sebagai petani sementara petani yang tidak terdaftar tetapi justru petani.
“Ini yang harus dijadikan evaluasi apakah pola subsidi pupuk untuk petani ini efektif apa tidak hasilnya,” sebut Bekel/Kadus Blok Mekar Jaya Desa Tugu ini.
Selaku perangkat desa sambungnya, pihaknya kerap mendapat sorotan para petani yang tidak kebagian pupuk. Petani beralasan pupuk bersubsidi hanya untuk keluarga pamong. Fenomena itu kata dia, tidak sekali tapi beruntun dan terjadi setiap musim tanam.
Dikatakan meski pihaknya sudah menerangkan kalau masalah pupuk tidak ditangani pemerintah desa tapi masyarakat tetap saja menyalahkan desa. “Kami berharap agar tata kelola pupuk bersubsidi dibenahi secara matang dan carut marut ini menjadi PR kepada bupati dan wakil bupati terpilih,” harapnya.
Asep menambahkan, sistem RDKK juga harus dipantau datanya, apakah merupakan data ril ataukah tidak.
“Kalau datanya tidak relevan, maka dipastikan RDKK tidak akan akurat sesuai dengan jumlah petani dan kebutuhan pupuk untuk petani,” tambahnya.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, Kabupaten Indramayu memiliki luas lahan sawah sebanyak 117.686 hektare. Pada tahun 2019, produksi padi mencapai 1,37 juta ton. (01/san)
