Kab. Cirebon, PN
Hari ini, Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) tingkat Kecamatan Astanajapura digelar di Kantor Kecamatan Astanajapura, Senin (1/2). Dimana pelaksanaan kegiatan Pra Musrenbang tingkat Kecamatan sendiri salah satu tujuannya adalah untuk mensinkronkan dan meletakkan program kegiatan yang prioritas dan tepat sasaran. Pantauan PN, pada Pra Musrenbang tersebut dihadiri oleh seluruh lintas sektoral di Kecamatan Astanajapura, baik dari Kecamatan, Pemerintah Desa, Polsek, Koramil, Puskesmas dan lainnya untuk bersama-sama dapat menyusun program.
Dalam pelaksanaan Pra Musrenbang tersebut, Camat Astanajapura, M. Iing Tadjudin, memaparkan berbagai hal yang memang perlu diperhatikan secara serius dan berskala prioritas untuk Masyarakat Astanajapura secara menyeluruh. Untuk itu, dirinya berharap dengan adanya pelaksanaan Pra Musrenbang ini bisa bermanfaat bagi semua pihak, baik dalam segi perekonomian, Pemberdayaan, infrastruktur maupun hal lainnya. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu dijadikan skala prioritas, diantaranya terkait persoalan banjir dan penanganan sampah yang dirasa sampai saat ini belum ada hasil yang memuaskan. ”Tapi saya berharap tidak lama lagi persoalan sampah maupun banjir bisa segera diselesaikan, tentu ini diperlukan adanya peran maksimal dari para pemangku dan pemilik kebijakan yang termasuk para Anggota Dewan,” ujarnya.
Turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Dapil VII. R. Cakra Suseno, dalam pemaparannya dirinya menuturkan, di akuinya selama Pandemi ini memang banyak Anggaran yang terkikis dan di alokasikan khusus dalam penanganan Pandemi Covid-19. Tentunya hal ini berpengaruh pada berbagai program yang telah tersusun sebelumnya, namun demikian diharapkan dengan diselenggarakannya Pra Musrenbang tersebut bisa tetap melaksanakan berbagai program yang sekiranya berskala prioritas. Disinggung terkait kerap terjadi sulitnya Masyarakat untuk membuat administrasi kependudukan (KTP) diakibatkan seringnya terjadi fasilitas atau jaringan yang error dirinya menjelaskan, ada hal yang perlu dicatat adalah tidak semua warga masyarakat mengerti tentang penggunaan smartphone ataupun pengurusan dengan cara online. Sementara KTP itu sangat diperlukan, apalagi kerap terjadi adanya gangguan hingga pelayanan kependudukan terhambat. Dengan adanya beberapa persoalan tersebut, seharusnya perlu adanya solusi yang terbaik. ”Selain memaksimalkan sosialisasi kepada Masyarakat, juga ada satu hal yang paling tepat, yaitu pengurusan dan pembuatan KTP tidak lagi difokuskan di Kabupaten, akan lebih baik dibuat di setiap Kecamatan dan itu akan lebih mudah dan cepat,” tuturnya. (ries)
