Kabupaten Cirebon,PN
Ketua Laskar Cirebon Anti Korupsi, Acep Rianto dan Sunoko, SH, Direktur Lawyer Klinik Hukum Sunoko, SH, mendorong dan menginginkan agar Kabupaten Cirebon mencapai dan meraih target pemenuhan Universal Heart Coverfree ( UHC ) hungga berada diatas angka 90 persen, hal itu menyusul rencana Pemerintah Pusat yang akan me-nonaktifkan data BPJS KIS.
” Pihaknya memiliki komitmen dan konsekuensi untuk terus mendorong khususnya untuk puskesmas yang ada di Kabupaten Cirebon termasuk juga Pemerintah Desa ( Pemdes ) agar bisa kooperatif menerima masyarakat yang ingin mengajukan dan mendaftarkan diri sebagai Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) Kartu Indonesia Sehat ” tegasnya pada Harian Pelita News, selasa ( 25/8/20 )
Menurut Sunoko, SH yang didampingi Acep Rianto jika targat PBI KIS daerah sudah mencapai lebih dari 90 persen, maka Kabupaten Cirebon baru bisa menuju UHC ” nanti penanganan BPJS, 1 x 24 jam bisa dicover semua oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon kalau Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon UHC nya bisa sampai diatas 90 persen dan untuk saat ini diperkirakan angka PBI KIS Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon masih diperkirakan sekitar 80 persen, itu berarti untuk menyentuh angka diatas 90 persen masih ada kekurangan sedikit sekitar 10 persen ” tegasnya.
Jadi UHC itu masyarakatnya harus mendaftarkan PBI daerah sampai di angka 95 persen dilihat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS ) tahun sebelumnya pada ditahun 2019 diperkirakan jumlahnya sekitar 200 ribu lebih sekarang kurangnya sekitar 109000 jiwa ” jika langkah pertama pemenuhan UHC sudah tercapai maka data tersebut nantinya akan dicover oleh APBD Provinsi, saat ini Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk uang jaminan kesehatan daerah tetapi harus sudah tercapai dulu tingkat pendaftaran PBI KIS nya diatas 90 persen “ujarnya.
Oleh karena itu saya berharap semua pihak termasuk Puskesmas dan Pemerintah Desa harus gencar mensosialisasikan mengingat waktu penonaktifan BPJS KIS oleh Pemerintah Pusat tinggal dua bulan lagi karena dengan penonaktifan itu secara otomatis kuota Kabupaten Cirebon akan berkurang ” kitakan saat ini sedang berusaha menambah kuota tapi sekarang mau diberlakukan lagi, makanya mumpum APBD Provinsi sudah disiapkan anggarannya ya kita siapkan orang orangnya tetapi tetap harus mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 200 ribu sekian lebih ” pungkas Sunoko, SH yang masih didampingi Acep Rianto. ( Nurzaman )
