Indramayu, PN
Direktorat Jenderal (Ditjen) Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyapa nelayan Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Sabtu (3/9/2022).
Kunker tersebut turut didampingi Bupati Indramayu Nina Agustina Da’i Bachtiar dalam rangka bhakti nelayan serta untuk memperkuat komunikasi antara pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat khususnya para nelayan di Desa Eretan Wetan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Tangkap, Muhammad Zaini mengatakan, selama ini seringkali profesi nelayan dianggap sebagai profesi yang marjinal dengan kondisi yang kumuh dan tidak lepas dari citra kemiskinan. Apabila pandangan kurang baik tersebut tidak dihapuskan maka ke depan nelayan akan habis karena tidak ada lagi yang ingin berprofesi sebagai nelayan.
Diungkapkan Zaini, oleh karena itu Ditjen Perikanan Tangkap KKP memiliki tugas dan tanggung jawab salasatunya adalah mengupayakan peningkatan kesejahteraan nelayan agar memiliki kehidupan yang lebih baik dengan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Menurutnya, profesi nelayan merupakan profesi yang mulia karena ikan yang menjadi salah satu sumber protein bagi manusia dapat dikonsumsi oleh masyarakat tidak terlepas dari peran para nelayan sehingga para nelayan tidak boleh berkecil hati dan harus bisa bersama-sama merubah pandangan kurang baik.
Memperhatikan pendidikan generasi penerus yaitu anak-anak dari para nelayan itu sendiri sehingga dapat bersaing dengan orang lain dengan mengalokasikan biaya dari hasil kerja yang diperoleh untuk biaya pendidikan.
“Nelayan itu profesi yang mulia, masyarakat bisa makan ikan segar dan kebutuhan proteinnya terpenuhi itu berkat para nelayan. Namun kita juga harus beranjak dengan melakukan berbagai perubahan untuk situasi yang lebih baik, karena yang merubah hal itu adalah nelayan itu sendiri. Pemerintah hanya sebagai fasilitator,” pintanya.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono mengatakan, bahwa diperlukan adanya suatu perubahan agar kesejahteraan dapat meningkat salah satunya adalah dengan memiliki pendidikan yang relevan karena peran pengelolaan produksi sektor perikanan tidak sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah.
Namun kata Ono, juga terdapat peran masyarakat seperti pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang memerlukan perencanaan bisnis yang baik agar dapat beroperasi secara optimal seiring dengan dorongan peningkatan sarana prasarana yang dilakukan oleh pemerintah.
“Untuk meningkatkan kesejahteraan diperlukan suatu langkah perubahan terutama dalam pendidikan. Mungkin sekarang masih terdapat beberapa anak yang putus sekolah akibat membantu orang tuanya yang berprofesi sebagai nelayan. Namun pola pikir tersebut secara perlahan harus kita ubah, karena diperlukan pengetahuan terutama dalam hal bisnis dalam pengelolaan hasil produksi di sektor perikanan agar meningkatkan hasil serta pendapatan yang diperoleh,” tandasnya.
Bupati Nina Agustina mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pemberian bantuan yang diberikan dan berharap semoga bantuan yang diberikan bisa bermanfaat untuk para nelayan.
“Saya selaku pimpinan daerah mengucapkan terima kasih, semoga bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi para nelayan,” harapnya. (duliman)
