Pelita News | Cirebon Timur – Polemik perbaikan jalan di kawasan Cirebon Timur kembali memanas. Sejumlah tokoh masyarakat mempertanyakan kejelasan agenda pembangunan infrastruktur jalan yang dinilai tak kunjung terealisasi, meski sebelumnya sempat dijanjikan oleh berbagai pihak. Yang disayangkan, persoalan ini kini berkembang menjadi ajang saling lempar tanggung jawab antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan legislatif.
Ketidakpastian makin mengemuka setelah pernyataan dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Cirebon menyebut bahwa tak ada dukungan dari Pemprov, khususnya terkait realisasi bagi hasil pajak kendaraan yang mencapai Rp197 miliar hingga saat ini belum ada kepastian. Pernyataan ini sontak memantik reaksi keras dari masyarakat Cirebon Timur yang telah lama mendambakan akses jalan yang layak.
Salah satu tokoh masyarakat, R. Hamzaiya, S. Hum, yang dikenal vokal dalam isu-isu sosial, turut angkat bicara. Ia menyampaikan bahwa kondisi jalan di Cirebon Timur tak hanya merusak kendaraan dan memperlambat mobilitas warga, tetapi telah menjadi simbol dari lemahnya koordinasi dan kepemimpinan antar-pemerintahan.
“Kita ini bukan mengemis, kita hanya menagih hak rakyat. Uang pajak dibayar, kendaraan rusak tiap hari, tapi jalan tak pernah diperbaiki. Jangan jadikan kami korban dari tarik-menarik kepentingan birokrasi,“ tegas Hamzaiya dalam pernyataannya.
Hamzaiya juga mengingatkan bahwa dirinya pernah menggelar aksi kritik langsung kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyad (KDM), terkait buruknya kondisi jalan kabupaten di wilayah Cirebon Timur. Dalam aksi simbolik itu, ia menyebut sang gubernur sebagai “Bapak Tiri” bagi warga Cirebon Timur, menggambarkan rasa keterasingan dan kekecewaan warga terhadap kepemimpinan provinsi.
Pernyataan Gubernur pun tak kalah kontroversial. Dalam sebuah kesempatan, KDM menjawab kritik tersebut dengan kalimat bernada satir:
“Naha sia ngambek ka aing? Jalan kabupaten mah ngambek ka bupati!“
Pernyataan tersebut kini menjadi viral di media sosial dan memicu debat publik. Banyak yang menilai bahwa gubernur terkesan melepaskan tanggung jawab moral sebagai pemimpin wilayah Jawa Barat secara keseluruhan.
Hamzaiya menilai, justru inilah yang berbahaya: ketika pejabat publik lebih sibuk melempar pernyataan defensif daripada menyusun solusi bersama.
“Kalau semua saling lepas tangan, rakyat mau mengadu ke siapa? Di mana kehadiran negara ketika rakyat menghadapi jalan berlubang setiap hari?,“ lanjut Hamzaiya.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Pemprov untuk segera membuka data realisasi anggaran infrastruktur jalan dan mempublikasikan agenda konkrit yang menjamin wilayah Cirebon Timur tidak kembali dianaktirikan dalam pembangunan.
Sementara itu, pemerintah kabupaten belum memberikan keterangan resmi terkait kelanjutan proyek perbaikan jalan ini.
Kondisi infrastruktur jalan yang memprihatinkan di wilayah Cirebon Timur kini bukan sekadar isu teknis, tetapi telah menjadi krisis kepercayaan publik terhadap tata kelola pembangunan antar-lini pemerintahan. Sudah saatnya ada forum terbuka dan pertanggungjawaban publik lintas institusi agar rakyat tak lagi jadi korban dari jalan yang berlubang, dan janji yang kosong. @Ries
