Pelita News | Cirebon Timur – Pada hasil resesnya bersama masyarakat di wilayah timur Kabupaten Cirebon, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka banyak dipertanyakan soal penanganan kerusakan jalan yang tak kunjung tuntas. Hal ini akan dijadikan dasar usulan skala prioritas pembangunan dalam rapat pembahasan APBD Kabupaten Cirebon mendatang.
Teguh yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon mengungkapkan, usulan masyarakat di wilayah Dapil 5 Kabupaten Cirebon dari hampir semua tempat pelaksanaan resesnya, warga lagi-lagi mempertanyakan persoalan utama yaitu jalan rusak dan upaya Pemkab Cirebon dalam penanganan perbaikannya.
“Beberapa titik jalan rusak yang diminta masyarakat untuk segera dilakukan perbaikan diantaranya untuk Kecamatan Losari terdapat Jalan Poros Desa Ambulu – Kalisari – Kalirahayu – Losari Lor dan Tawangsari. Selanjutnya Jalan Poros Desa Panggangsari – Losari Kidul dan Jalan Poros Desa Astanalanggar – Barisan,“ ungkapnya.
Kemudian untuk di Kecamatan Pabedilan, lanjut disampaikan Teguh, terdapat Jalan Poros Desa Pasuruan – Pabedilan Wetan, Jalan Poros Desa Pabedilan Kidul – Silihasih, Jalan Poros Desa Kalimukti, Dukuhwidara dan Kalibuntu. Sedangkan untuk di Kecamatan Gebang yang belakangan Viral adalah jalan akses utama Gebang – Waled, Kalipasung – Kalimaro – Kalimekar – Dompyong Wetan – Karangwangun.
“Berikutnya di Kecamatan Babakan tepatnya di Jalan Pasar Babakan, Jalan Poros Desa Babakan – Cibogo serta Gembongan – Cibogo dan Jalan Poros Desa Serang Wetan – Gembonganmekar – Tambelang Kecamatan Karangsembung. Terakhir di Kecamatan Pangenan terdapat Jalan Poros Desa Beringin – Astanajapura serta hampir semua Jalan Poros Desa di Kecamatan Pangenan dan masih banyak lagi yang menjadi PR Pemerintah Kabupaten Cirebon,“ bebernya.
“Banyak diantaranya yang sampai dilakukan perbaikan swadaya lantaran keterlambatan penanganan, Terima kasih ini akan kita jadikan laporan dasar yang akan kita perjuangkan, ” Terangnya.
Teguh pun mengakui dari beberapa jalan rusak yang dikeluhkan masyarakat tersebut beberapa diantaranya sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Cirebon tahun 2025, namun pelaksanaannya apakah akan terealisasi atau tidak di karenakan adanya efesiensi anggaran dan pemerintah daerah belum menginformasikan jalan mana saja yang masuk daftar efisiensi.
“DPRD di rencanakan akan meminta keterangan dari pemerintah daerah di minggu kedua Bulan April ini. Kami berharap pemerintah daerah dapat mengutamakan skala prioritas salah satunya persoalan infrastruktur ini,“ ujarnya. @Ries
