Pelita News I Indramayu
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), tinjau Kawasan Industri Losarang, Kabupaten Indramayu, dan mendorong kesiapan tenaga kerja tahun 2027 , beberapa waktu lalu
Dalam peninjauan tersebut, orang nomor satu di Jawa Barat ini menekankan pentingnya percepatan penyelesaian administrasi investasi, salah satunya terkait Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masih tertunda.
.
Selain persoalan administratif, KDM juga menginstruksikan agar pengelola kawasan industri baru dapat membangun hubungan yang harmonis dengan pemerintah desa (Kuwu) serta Kecamatan setempat. Langkah ini dinilai krusial demi menjaga kondusivitas lingkungan usaha di wilayah tersebut.
.
Prioritaskan Pekerja Lokal dan Lulusan Pesantren
Dalam kesempatan yang sama, Kang Dedi Mulyadi mendesak perusahaan-perusahaan di Kawasan Industri Losarang untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal, baik yang baru lulus sekolah maupun alumni. Pemprov Jabar sendiri berkomitmen penuh untuk menyiapkan infrastruktur pendukung, sistem pendidikan, hingga langkah-langkah mitigasi risiko di Indramayu.
.
“Masyarakat Indramayu yang selama ini bergantung pada sektor pertanian dan kelautan, kini kita dorong untuk beradaptasi dengan pola hidup dan pendidikan industri. Kepala SMK harus bergerak cepat meningkatkan rekrutmen siswa dan memperluas kerja sama dengan Kuwu, pihak Kecamatan, serta pengelola kawasan industri demi menyongsong kebutuhan tenaga kerja masif pada 2027 mendatang,” ujar Dedi.
.
Menariknya, Dedi juga menyoroti potensi besar dari lulusan pondok pesantren. Ia meyakini bahwa santri juga memiliki daya saing karena dibekali keterampilan yang tidak kalah dengan sekolah umum.
“Banyak orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren karena ingin membekali mereka ilmu agama. Pihak pabrik harus tetap membuka pintu bagi lulusan pondok pesantren ini,” tambahnya.
.
Pendidikan Gratis dan Validasi Data Putus Sekolah
Merespons tingginya angka putus sekolah di Jawa Barat. Dedi menegaskan kembali komitmen pemerintah daerah yang telah menggratiskan biaya pendidikan untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK negeri. Oleh karena itu, ia meminta peran aktif orang tua untuk terus memotivasi anak-anak mereka agar tidak putus sekolah.
.
Lebih lanjut, KDM menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pendataan status pendidikan warga secara faktual di lapangan.
Menurutnya, banyak lulusan SMP di Jabar yang tidak terdata melanjutkan sekolah umum, namun sebenarnya menempuh pendidikan di berbagai pondok pesantren luar daerah, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur.” (Duliman)
