Pelita News | Cirebon Timur – Isu hiburan malam di wilayah Cirebon Timur kembali menjadi perhatian publik. Dugaan adanya praktik pemberian jatah bulanan dari sejumlah tempat hiburan malam kepada pihak-pihak tertentu menimbulkan tanda tanya besar tentang ketegasan aparat keamanan.
Narasumber R. Hamzaiya, S.Hum, mengungkapkan bahwa publik memiliki alasan kuat mempertanyakan integritas penegakan hukum. “Mengapa sidak ke hiburan malam jarang dilakukan? Mengapa terkesan ada pembiaran? Wajar bila masyarakat menduga adanya kompromi dengan pihak hiburan malam. Dugaan ini bahkan mengarah pada kemungkinan ada oknum aparat yang menerima jatah bulanan,” ujarnya.
*Fokus pada Aparat Keamanan*
Kecurigaan masyarakat paling besar tertuju pada aparat keamanan. Sebab, mereka memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penertiban dan sidak, namun kenyataannya kegiatan hiburan malam sering berjalan bebas. Situasi ini menimbulkan kesan seolah ada “perlindungan” yang melibatkan transaksi tertentu.
Hamzaiya menegaskan, apabila benar ada aparat yang menerima jatah, maka hal itu mencederai citra institusi dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat. “Aparat seharusnya berdiri sebagai pelindung rakyat, bukan malah jadi bagian dari permainan bisnis hiburan malam. Ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga moral,” katanya dengan tegas.
*Peran Media Hanya Sebagai Contoh*
Hamzaiya menambahkan, memang ada isu yang menyebutkan oknum di luar aparat—seperti pihak yang mengatasnamakan media—juga ikut menikmati jatah bulanan. Namun, poin utamanya tetap pada aparat keamanan yang memiliki fungsi resmi menegakkan hukum. “Kalau ada oknum lain di luar aparat, itu hanya bagian kecil. Yang paling ditunggu publik adalah ketegasan aparat, karena mereka punya kewenangan nyata,” jelasnya.
*Kepercayaan Publik yang Terancam*
Publik menilai, lemahnya tindakan akan berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Kondisi ini bisa berakibat panjang karena masyarakat akan merasa tidak dilindungi.
“Kepercayaan itu modal besar bagi aparat. Kalau masyarakat melihat ada kompromi, maka yang rusak bukan hanya nama individu, tapi marwah institusi secara keseluruhan,” tambah Hamzaiya.
Dalam diskusi publik, beberapa hal yang diharapkan segera dilakukan antara lain:
1. Sidak terbuka dan rutin terhadap hiburan malam.
2. Pemeriksaan internal terhadap aparat yang dicurigai bermain mata.
3. Penindakan tegas kepada oknum yang terbukti menerima jatah bulanan.
4. Transparansi laporan agar masyarakat yakin penegakan hukum berjalan jujur.
Hamzaiya menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa integritas aparat adalah fondasi ketertiban masyarakat. “Kalau ada hiburan malam yang menyalahi aturan, tindak. Kalau ada oknum aparat yang bermain, bersihkan. Jangan biarkan masyarakat terus mempertanyakan hal yang seharusnya jelas jawabannya,” pungkasnya. @Ries
