Pelita News | Kab. Cirebon – Aliansi Peduli Cirebon Selatan (ASPECS) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati Cirebon, Kamis (7/8/2025). Aksi Jilid 2 ini sebagai bentuk ekspresi kekecewaan khususnya warga masyarakat di wilayah Kecamatan Greged dan Beber terhadap Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dinilai lamban dalam merealisasikan janji perbaikan infrastruktur di sepanjang ruas Jalan Halimpu-Wangkelang.
Koordinator ASPECS, Labib Bahaisul Mustofa kembali menyatakan sikap tegasnya kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon, khususnya kepada Wakil Bupati Cirebon yang menghadiri dan menyambut hangat aksi ASPECS di depan Kantor Bupati Cirebon. ASPECS menuntut realisasi janji perbaikan Jalan Halimpu – Wangkelang yang bertahun lamanya tidak pernah tersentuh dan tidak pernah menjadi perhatian khusus Pemkab Cirebon.
“Kami cek langsung ke dokumen anggaran, ternyata ruas jalan Halimpu-Wangkelang tidak masuk dalam rencana perbaikan tahun ini. Padahal kerusakannya sudah sangat parah dan telah membahayakan. Tak sedikit korban kecelakaan hingga memakan korban jiwa akibat jalan rusak tersebut,“ terangnya.
Mengingat realisasi pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Cirebon saat ini hanya sekitar 3 persen, hal ini jauh dari kebutuhan mendesak warga, terutama di wilayah selatan Cirebon. ASPECS menuntut minimal 10 persen dari APBD dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur jalan.
“Kami datang menagih janji dan menyampaikan beberapa poin tuntutan utama kepada Pemkab Cirebon diantaranya pemeliharaan darurat segera terhadap ruas jalan Halimpu-Wangkelang dan jalan-jalan rusak lainnya di Kecamatan Greged dan Beber,“ tambah Labib.
Terkait Surat Berita Acara Tuntutan Aksi Jilid II yang hingga hari ini belum dikembalikan kepada pihak ASPECS sebagaimana yang telah dijanjikan.
“Apapun itu, akan kami upayakan!”. Labib mengungkapkan, surat tersebut merupakan hasil dari aksi massa ASPECS sebelumnya, berisi rangkuman tuntutan nyata dari masyarakat Kecamatan Greged dan beber tentang perbaikan infrastruktur jalan, distribusi anggaran yang adil, hingga transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.
“Pada Aksi Jilid 2 ini kami mendesak agar Pemda Kabupaten Cirebon (Bupati) dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon membuat MoU nota kesepahaman untuk menggelontorkan anggaran 10% dari APBD untuk belanja infrastruktur jalan dan meminta material konstruksinya menggunakan Betonisasi,” ujarnya.
Ditambahkan Labib, Sesuai kesepakatan aksi siang tadi, surat berita acara tuntutan tersebut harus dikembalikan pada Senin, 11 Agustus 2025. Namun belum ada kejelasan teknis dari pihak Pemkab Cirebon mengenai waktu dan tempat penyerahan. ASPECS tidak meminta lebih, hanya menagih komitmen. Jangan remehkan suara rakyat yang sudah terlalu lama diam. Rakyat sedang menunggu, Pemerintah tak bisa lagi berkelit.
“Kami menilai keterlambatan pengembalian surat ini menunjukkan adanya kelambanan birokrasi dan potensi pengabaian terhadap aspirasi rakyat. Surat tersebut bukan sekadar formalitas administratif, tetapi simbol dari perjuangan kolektif masyarakat Selatan Cirebon yang selama ini terpinggirkan dalam pembangunan. Jika pada 11 Agustus tidak ada kejelasan atau penyerahan dilakukan secara diam-diam, kami pastikan akan ada Aksi Lanjutan,“ ancamnya.
ASPECS mengajak seluruh warga, elemen gerakan, mahasiswa, dan media untuk bersama-sama mengawasi proses ini dan tidak membiarkan janji pemerintah lenyap tanpa jejak. Momen 11 Agustus bukan hanya tentang dokumen, tetapi tentang komitmen politik dan keberpihakan pemerintah terhadap wilayah-wilayah yang selama ini dianggap pinggiran.
“Tidak hanya soal desak-mendesak atau tuntut menuntut, kami ASPECS juga berkomitmen penuh terhadap pengawalan semua proyek yang digelar khususnya di ruas jalan yang berada di wilayah Kecamatan Greged dan Beber. ASPECS tidak akan segan-segan terhadap pihak-pihak yang dzolim yang bermain uang dalam proyek tersebut,“ tegasnya.
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman yang hadir dan duduk bersama ditengah aksi menjanjikan pada tahun 2026 Pemkab Cirebon akan merehabilitasi jalan-jalan yang rusak dengan peningkatan jalan berupa betonisasi dan hotmix berkualitas.
“Kami berkomitmen pelaksanaan peningkatan jalan tahun 2026 dimaksimalkan betonisasi dan minimalnya Hotmix agar bertahan lama,” katanya di depan massa aksi.
Jigus sapaan akrab Wakil Bupati Cirebon menyebutkan bahwa pada tahun 2025 ini, ada empat kegiatan yang tengah di realisasi di ruas jalan Halimpu-Wangkelang.
“Tahun ini ada empat kegiatan, tiga kegiatan peningkatan jalan sepanjang satu kilometer, untuk satu kegiatannya untuk pemeliharaan sepanjang 570 meter,” jelasnya.
Jigus menghitung keseluruhan ruas jalan Halimpu-Wangkelang ada sekitar 10,5 kilometer, dan tahun ini diperbaiki sekitar, 1,5 kilometer.
“Untuk sisanya nanti akan kami bahas di Banggar di DPRD dan syukur-syukur bisa direalisasi di tahun 2026 mendatang,” katanya.
Soal jalan poros kabupaten yang, Jigus sapaan akrab Wakil Bupati Cirebon mengatakan tidak hanya terjadi di wilayah Cirebon Selatan saja. Ia mengklaim, jalan di wilayah tempat tinggalnya di kecamatan Dukupuntang pun masih banyak jalan-jalan poros Kabupaten yang mengalami kerusakan.
Adapun kritik yang disampaikan Aliansi Peduli Cirebon Selatan agar rapat-rapat tidak dilaksanakan di Hotel-hotel mewah seperti Rapat Banggar DPRD dan seluruh Dinas di Hotel Aston selama 2 hari dan Agar Pemkab Cirebon lebih mengutamakan kepentingan rakyat seperti perbaikan jalan rusak, Wakil Bupati Cirebon tersebut memastikan akan melakukan evaluasi.
“Untuk rapat Banggar di Hotel Aston 2 hari saat efesiensi anggaran, terimakasih atas masukannya, insyaallah kedepan kami (Pemkab) tidak akan rapat lagi dihotel,” pungkasnya.
