Pelita News | Depok – Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag., menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Gubernur Jawa Barat yang digelar di Ruang Serbaguna, Kantor Wali Kota Depok, Rabu (7/10/2026).
Rakor tersebut diikuti para bupati dan wali kota se-Jawa Barat bersama jajaran perangkat daerah terkait. Pertemuan membahas penguatan akses dan mutu pelayanan dasar masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, jaminan kesehatan hingga perlindungan sosial bagi pekerja.
Salah satu perhatian utama dalam rakor tersebut adalah masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan pembiayaan melalui BPJS Kesehatan.
Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan arahan agar pemerintah kabupaten dan kota bersama-sama memperkuat pelayanan kesehatan, termasuk bagi masyarakat yang belum ter-cover pembiayaan BPJS Kesehatan.
“Hasil rapat tadi arahan dari Bapak Gubernur Jawa Barat (Dedi Mulyadi), beliau menggaransi dengan dukungan Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat terkait hal-hal yang selama ini tidak ter-cover dalam pembiayaan BPJS Kesehatan,” kata Supian di sela kegiatan.
Menurutnya, persoalan pelayanan kesehatan perlu ditangani secara kolaboratif agar tidak ada masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan dasar akibat keterbatasan pembiayaan.
Selain sektor kesehatan, rakor juga membahas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Kelompok pekerja seperti pengemudi ojek online, pengemudi ojek pangkalan hingga petani menjadi bagian dari kelompok yang didorong untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Diharapkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka bisa di-cover dari sana,” ujar Supian.
Penguatan perlindungan bagi pekerja rentan dinilai penting karena kelompok tersebut memiliki risiko pekerjaan yang cukup tinggi, tetapi belum seluruhnya memiliki perlindungan jaminan sosial yang memadai.
Rakor bersama kepala daerah se-Jawa Barat itu juga membahas sektor infrastruktur. Pemerintah kabupaten dan kota didorong mengalokasikan anggaran infrastruktur sekitar 7 hingga 9 persen dari APBD.
Pembahasan tersebut juga dikaitkan dengan optimalisasi potensi ekonomi daerah dan penerimaan pajak.
“Jangan sampai usahanya ada di satu kota kabupaten di Jawa Barat, tapi bayar pajaknya di tempat lain,” ungkap Supian.
Dorongan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan daerah sekaligus memastikan aktivitas ekonomi memberikan kontribusi terhadap daerah tempat kegiatan usaha berlangsung.
Sektor pendidikan turut menjadi agenda dalam rakor. Pemerintah daerah bersama Pemprov Jawa Barat mendorong peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui penguatan kompetensi dan metode pembelajaran.
Di Kota Depok, salah satu program yang mulai dijalankan adalah pelatihan metode Gasing bagi guru matematika jenjang SD hingga SMA.
“Mulai hari ini sudah melaksanakan pelatihan untuk guru matematika mulai dari SD hingga SMA. Metode Gasing ini usulan dari Profesor Yohanes Surya,” kata Supian.
Melalui sinergi antara Pemprov Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota, penguatan pelayanan dasar diharapkan dapat dilakukan secara lebih terpadu.
Kehadiran Bupati Cirebon dalam rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarpemerintah daerah di Jawa Barat, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan program pembangunan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Kolaborasi lintas daerah dinilai menjadi penting agar berbagai persoalan yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur dan pelayanan dasar dapat ditangani secara bersama-sama.@Sur
