Pelita News Kabupaten Cirebon
Selasa malam tapatnya pada 2 Januari 2024 merupakan pertamakalinya ambruk sebuah bangunan gapura pataraksa yang digadang-gadang bisa menjadi kebanggaan warga Kabupaten Cirebon, dan robohnya bangunan itu telah mendapat berbagai tanggapan dari kalangan masyarakat. Tak membutuhkan waktu yang lama, telah kembali terjadi ambruk bangun gapura pataraksa di Selasa malam (16/01/2024), sehingga saat ini sudah tak nampak sebuah bangunan gapura yang kokoh saat ini, hanya terlihat reruntuhan puing-puing bangunan gapura pataraksa yang terlihat dilokasi, bahkan saat ini telah terpasang rambu Satpol-PP line disekitaran lokasi bangunan pataraksa, hasil pantauan juga memperhatikan bahwa masih adanya segelintir pekerja yang masih bekerja memperbaiki lantai halaman pataraksa.
Atas kejadian telah ambruknya kedua gapura pataraksa yang terletak ditengah lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon, kembali mendapat tanggapan dari Ade Riyaman Aktivis Anti Korupsi Cirebon yang mengatakan bahwa ambruknya gapura pataraksa merupakan sebagian contoh kecil atas dugaan buruknya kualitas pembangunan infrastruktur di Kabupaten Cirebon.
“ibarat gunung es, ambruknya pataraksa hanya hal kecil dari buruknya kualitas Pembangunan infrastruktur di Kabupaten cirebon,”cetusnya.
Ade Riyaman tegaskan, atas kejadian ambruknya gapura pataraksa, banyak hal yang harus dibenahi dan diungkap ke publik oleh pihak pemerintah maupun pihak berwenang, pasalnya terkait pembangunan pataraksa Ade Riyaman menilai masyarakat Kabupaten Cirebon diduga tidak merasakan dampak yang positif dari hasil pembangunan itu, bahkan Ia sampaikan bahwa pembangunan pataraksa diduga tidak nampak sama sekali manfaatnya khususnya warga Kabupaten Cirebon.
“sebaiknya memang serius dibenahi, bukan lagi terus ditutup tutupi, dampak pembangunan sama sekali tidak dirasakan dan sama sekali tidak Nampak,”ungkapnya.
Ia sangat mengharapkan adanya ketegasan dari pihak pemerintah maupun pihak yang berwenang, bahkan Ade Riyaman mendukung pihak-pihak tersebut untuk memberikan pembinaan, dan shock terapi kepada setiap oknum yang bekerja hanya merugikan keuangan negara.
“saya berharap dan mendukung sepenuhnya pihak Kejari Sumber, selain melakukan pembinaan, pendampingan juga bisa melakukan shock therapy pada OPD yg kinerjanya benar2 merugikan masyarakat,” ucapnya.
Ade Riyaman meminta ketika terdapat temuan kerugian atas sebuah pekerjaan pembangunan yang menggunakan keuangan negara, pihak berwenang juga tetap harus menindak tegas oknum tersebut, sehingga ada efek jera bagi setiap oknum yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang melawan hukum.
“jika hanya ada temuan (TGR) terus dikembalikan masalahnya selesai secara aturan memang benar tapi kalau berulang-ulang itu kan kesengajaan,”pintanya.
Adanya kejadian kedua atas ambruknya gapura gerbang pataraksa, Ade Riyaman menduga banyak oknum wakil rakyat yang menjadi bandar proyek pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, dan menurut ketika dugaan itu benar Ade Riyaman katakan hal yang sangat memalukan pemerintah yang ada.
“oknum wakil rakyat ramai isu diluaran, di OPD jadi bandar proyek, ini sangat naif, memalukan, mudah-mudahan semuanya segera terang,”paparnya.
Atas kejadian ambruknya gerbang pataraksa juga Ade Riyaman menduga bahwa kondisi sebenarnya dilapang diduga memperlihatkan kualitas hasil dari pembangunan yang kurang maksimal, dan hal itu dirasanya sangat merugikan.
“kondisi realnya, keluhan kualitas pembagunan sangat merugikan, rakyat semua harus terbuka, tidak menutup mata lagi,”ujarnya.
Ade Riyaman biasa disapa Kang Ade juga mengajak kesemua Aparat Penegak Hukum (APH) untuk lebih dekat lagi dengan setiap unsur masyarakat dan kontrol sosial, sehingga bisa mengetahui lebih luas kaitan dengan Kabupaten Cirebon.
“sesekali APH seperti Kejaksaan Negeri lebih dekat dengan masyarakat, tokoh masyarakat, aktifis dan yang lainnya, supaya lebih terang melihat persoalan cirebon, bukan berarti dekat atau mengenal dengan pejabat juga salah,”ajaknya.(tim)
