Pelita News | Cirebon Timur – Camat Astanajapura Deni Syafrudin, S.STP., M.Si memimpin langsung mediasi antara Forum Peduli Mertapadawetan (FPM), BPD Mertapadawetan, dan Pemerintah Desa Mertapadawetan di Aula Kecamatan, Selasa (28/4/2026). Pertemuan ini digelar untuk menindaklanjuti aduan FPM terkait evaluasi kinerja BPD yang dinilai kurang maksimal.
Perwakilan FPM, Dawud menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bersifat kelembagaan dan profesional, bukan menyerang individu.
“Intinya masyarakat itu kurang puas dengan kinerja teman-teman BPD. Maksud kami di sini, kita secara kelembagaan, kita profesional. Saya harap teman-teman BPD ataupun siapa pun yang dikritisi, ketika sudah mewakafkan dirinya artinya secara legowo lah menerima masukan kritik dan saran kami. Kalau memang itu positif, tidak ada kepentingan pribadi, tolong terimalah dengan legowo,” tegasnya.
TUNTUTAN FPM: EVALUASI & TRANSPARANSI MUSYAWARAH
FPM menyebut tuntutan utama masyarakat adalah screening atau evaluasi kinerja BPD yang dianggap kurang maksimal. Selain itu, FPM menyoroti temuan aset desa yang justru baru terungkap di pemerintahan sekarang.
“Ada temuan untuk pemerintahan sekarang itu bertambahnya aset. Kami apresiasi. Cuma sangat disayangkan, BPD-nya kan sama. Kenapa kemarin BPD enggak menemukan? Tahunya kok sekarang, ini ada apa sebenarnya di desa kami itu?” ungkap Dawud.
Soal transparansi anggaran, Dawud kembali menegaskan bahwa FPM mengaku kurang puas dengan penyelenggaraan musyawarah desa. “Ketika acara Musdes atau Musrenbang Desa, kenapa sih hari itu harus hari Jumat terus? Terkesan partisipatifnya kurang karena keterbatasan waktu. Kami mohon acara krusial minta waktu yang agak longgar,” tambahnya.
FPM menyebut persoalan ini sudah berlarut-larut sejak akhir 2025 hingga April 2026. “Hampir kurang lebih setengah tahun, berlarut-larut permasalahan ini sehingga sampailah ke pertemuan hari ini,” ujarnya.
KETERANGAN BPD: SIAP SERAHKAN LAPORAN KINERJA
Sementara itu, Ketua BPD Mertapadawetan, Suratno menyatakan pertemuan hari ini merupakan permintaan tokoh masyarakat untuk bermusyawarah demi kemajuan Mertapadawetan.
“Segala sesuatu memang harus dievaluasi, harus dilakukan monitoring kegiatan di Mertapadawetan bersama Pemerintah Desa. Yang diinginkan teman-teman tokoh masyarakat ini adalah tindak lanjut keinginan melakukan musyawarah desa antara masyarakat bersama pemerintah desa. Itu yang belum kami bisa selenggarakan walaupun kami sudah koordinasikan bersama BPD,” jelasnya.
Terkait langkah konkret, BPD menegaskan telah menyiapkan bukti kinerja. “Kami menunjukkan bukti-bukti bahwasanya kami melakukan pekerjaan dari laporan kinerja pemerintah desa, dan satu tahun dalam kegiatan BPD. Semuanya terlampir, dan sekarang akan diserahkan kepada Pak Camat,” terang Ano sapaan akrab Suratno.
TANGGAPAN KUWU: APRESIASI MASYARAKAT KRITIS
Kuwu Mertapadawetan, Munif mengapresiasi forum mediasi tersebut dan menyebut masyarakat kritis justru dibutuhkan untuk membangun.
“Tanggapan saya memang baik sekali, dan itu patut kita apresiasi karena masyarakat-masyarakat yang kritis lah yang kita butuhkan, akan tetapi kritis untuk membangun. Makanya tadi di forum saya kedepankan untuk menjadi audit kontrol,” katanya.
Ia berkomitmen akan berkoordinasi dan evaluasi bersama BPD. “Kita juga Pemerintah Desa mau evaluasi dengan kinerjanya. Dan BPD juga begitu, saya dorong. Dan Forum Peduli Mertapadawetan juga akan saya legalitaskan supaya menjadi audit kontrol. Demi kepentingan kita bersama, demi Mertapadawetan kita bersama,” tegas Munif.
PERNYATAAN CAMAT: JANGAN ANTIKRITIK, JAGA KONDUSIVITAS
Camat Astanajapura, Deni Syafrudin menegaskan aduan FPM fokus pada evaluasi kinerja BPD. Ia meminta semua unsur pemerintahan tidak antikritik.
“Untuk hari ini terkait aduan dari Forum Peduli Mertapadawetan itu terkait evaluasi kinerja BPD. Yang dimana, kita selaku pemerintahan jangan sampai antikritik. Apa yang menjadi masukan, saran dari masyarakat, harus kita tampung,” ujarnya.
Ia juga memberi masukan kepada BPD agar tidak takut bertemu masyarakat. “Saya juga memberikan masukan kepada BPD agar tidak takut terkait bertemu dengan masyarakat untuk menjawab segala keluhannya. Memang kita penuh dengan keterbatasan, dan tentunya FPM juga memaklumi hal tersebut. Tapi jangan sampai terulang kembali,” kata Deni.
Deni mengaku baru mengetahui aduan ini sejak 2 minggu lalu. “Sebelumnya sudah mengkomunikasikan dengan BPD dan Pemerintah Desa dengan masyarakatnya, tapi tidak terjadi titik temu, akhirnya saya kumpulkan semua di sini untuk mencari solusi bareng-bareng,” ungkapnya.
Camat Deni pun menegaskan langkah selanjutnya adalah memastikan BPD dan Pemdes Mertapadawetan bekerja lebih baik dan berani berhadapan dengan masyarakat. “Kita juga akan memantau secara langsung kinerja BPD ke depannya,” tegasnya.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama menjaga kondusivitas Desa Mertapadawetan dan menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi demi tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik. @Ries
