Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (KOMPI) dengan tegas menolak narasi yang mencoba membangun citra bahwa Bupati Lucky Hakim adalah korban dari aksi demonstrasi rakyat. Narasi tersebut tidak hanya menyesatkan, tetapi juga menutupi fakta utama penderitaan lebih dari 2.000 masyarakat petambak yang kehilangan mata pencaharian akibat proyek Program Strategis Nasional (PSN) budidaya nila.
Perlu ditegaskan, akar persoalan bukanlah aksi demonstrasi, melainkan kebijakan yang lahir tanpa keberpihakan kepada rakyat.
Kami mencatat adanya dukungan kebijakan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Bupati Lucky Hakim terkait proyek PSN ini yang disusun tanpa proses dialog yang layak, tanpa mendengar aspirasi masyarakat yang telah puluhan tahun hidup dan bergantung pada lahan tambak tersebut.
Lebih dari 2.000 warga terdampak secara langsung. Mereka bukan sekadar angka, mereka adalah kepala keluarga, pekerja tambak, dan masyarakat kecil yang kini terancam kehilangan sumber penghidupan. Lahan yang selama ini menjadi sandaran hidup rakyat justru dialihkan untuk kepentingan korporasi dan BUMN, dengan dalih pembangunan.
Aksi yang dilakukan oleh KOMPI adalah bentuk penyampaian aspirasi yang sah dan konstitusional. Masyarakat datang dengan harapan bisa bertemu langsung dengan Bupati untuk menyampaikan keluhan dan mencari solusi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa Bupati Lucky Hakim memilih tidak menemui rakyatnya sendiri dan tetap berada di dalam Pendopo.
Jika sejak awal Bupati bersikap terbuka dan menerima audiensi, maka situasi tidak akan memanas. Aksi ini sejak awal dirancang damai. Namun kekecewaan yang menumpuk akibat sikap tertutup dan menghindar dari tanggung jawab memicu reaksi yang seharusnya bisa dicegah.
Kami juga menilai bahwa sikap ini bertentangan dengan visi “REANG” yang mengusung ekonomi kerakyatan. Bagaimana mungkin ekonomi kerakyatan diwujudkan jika ruang hidup rakyat justru diambil dan diserahkan kepada kepentingan besar?
KOMPI menegaskan:
1. Menolak keras proyek PSN budidaya nila yang merampas mata pencaharian rakyat.
2. Mendesak pencabutan kebijakan/keputusan yang dikeluarkan tanpa melibatkan masyarakat terdampak.
3. Menuntut Bupati Lucky Hakim untuk bertanggung jawab dan membuka ruang dialog yang jujur dan terbuka.
4. Menghentikan segala bentuk framing yang menyudutkan rakyat sebagai pelaku kerusuhan, sementara akar masalahnya diabaikan.
Penutup
Jangan balikkan fakta. Rakyat bukan pelaku kerusakan—rakyat adalah korban dari kebijakan yang tidak adil. Jika pemimpin daerah memilih bersembunyi dari rakyatnya sendiri, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan, tetapi juga makna kepemimpinan itu sendiri.
KOMPI akan terus berdiri bersama rakyat, memperjuangkan keadilan, dan menolak segala bentuk perampasan ruang hidup atas nama pembangunan.
