Pelita News I Indramayu
Melalui perjuangan yang panjang dan usaha keras untuk menyelamatkan Gedung Graha Pers Indramayu (GPI), Forum Ketua Jurnalis Indramayu (FKJI) akhirnya mendapat kabar baik diundang oleh Wakil Bupati Indramayu, H. Syaefudin, S.H., M.H., Jumat (11/7) di pendopo Indramayu.
Wabup Syaefudin menerima langsung audensi yang diajukan FKJI dua pekan sebelumnya.
Sejumlah perwakilan organisasi dan forum wartawan yang hadir audensi pada Jumat siang ini dihadiri beberapa ketua organisasi wartawan yang dipimpin langsung ketua FKJI, Asnawi Day.
Selain itu hadir dari FPWI Tomi Susanto, Sony Syahrony dari PWRI Jaya, Atim Sawano dari IWOI, Cutisna dari Join, Hendra Sumiarsa dari PWI, dan Chong Soneta yang mewakili Forum Kombes. Selain itu masih ada beberapa wartawan medsos dan youtuber Aziz dan Waryono.
Dalam audensi ini, perwakilan wartawan membahas beberapa poin penting yang berkaitan dengan kepentingan wartawan terutama keberadaan Gedung GPI yang sempat viral akibat adanya surat perintah pengosongan yang di tanda tangani Sekda Indramayu, Aep Surahman.
Ketua FKJI, Asmawi Day di hadapan Wabup Syaefudin menjelaskan ada empat (4) tuntutan antara lain,
1.Gedung GPI dikembalikan ke fungsi semula sebagai tempat kegiatan wartawan dan diberikan legalitas kembali. Gedung GPI memiliki nilai historis dan penting bagi komunitas wartawan di Indramayu, sehingga pengembalian gedung ini dapat meningkatkan kegiatan jurnalistik dan memperkuat peran wartawan dalam menyampaika informasi ke publik.
2.Meminta agar Pemerintah Daerah Indramayu segera memerintahkan pencairan berita ADV yang selama ini tersendat akibat adanya intervensi dari kelompok tertentu ke sejumlah dinas untuk dihentikan.
Berita ADV sangat penting bagi wartawan untuk melanjutkan kegiatan jurnalistik untuk penyemangat kegiatan insan pers dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
3.Honor (insentif) penulisan berita dari pemkab Indramayu melalui Kominfo tidak direvisi. Revisi insentif dapat berdampak negatif pada kesejahteraan wartawan, sehingga penting untuk mempertahankan insentif yang adil dan layak.
Selama ini, setiap bulan kita sebagai wartawan merasa mendapatkan apreasiasi dari Pemkab Indramayu dengan pemberian insentif dari hasil karya tulis yang dikoordinir Dinas Kominfo, akan dihilangkan insentif akibat adanya kepentingan kelompok lain yang membisiki penguasa
4.FKJI juga menyatakan siap bersinergi dan dapat menjalin kemitraan dengan Pemkab Indramayu di bawah pimpinan Lucky-Syaefudin. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat hubungan antara wartawan dan pemerintah daerah, sehingga masyarakat Indramayu dapat merasakan manfaatnya.
Menanggapi tuntutan FKJI itu, Wabup Syaefudin menegaskan, dirinya akan segera menyampaikan harapan dan permintaan wartawan kepada Bupati Lucky Hakim. Dirinya berjanji semua yang disampaikan FKJI segera dikoordinasikan dengan Bupati Lucky dengan harapan permintaan wartawan dapat disetujui.
“Terkait kemitraan antar wartawan, saya menyambut baik, karena Pemkab Indramayu juga perlu menjalin kemitraan dengan semua pihak agar kondusifitas daerah terjaga termasuk wartawan, tentunya kemitraan ini bisa membantu Indramayu bisa lebih baik, maju dan tercapai misi Indramayu Reang,” tegas Wabup Syaefudin.
Hendra Sumiarsa mewakili Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Indramayu, Dedi S Musashi menyatakan, audensi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh wartawan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indramayu. Dengan demikian, audensi ini dapat menjadi kesempatan bagi wartawan dan pemerintah daerah untuk bekerja sama dan mencari solusi yang terbaik terkait gedung bersejarah GPI.
“Gedung GPI itu mengandung histori dan patut dipertahankan keberadaannya karena sudah ada sejak tahun 1985. Menghilangkan gedung GPI sama saja menghapus sejarah,” jelas Hendra yang mewanti-wanti Pemkab Indramayu untuk mempertahankan keberadaan gedung GPI. (Duliman)
