Pelita News Indramayu
Pemerintah Kabupaten Indramayu menerima kunjungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), di Aula Kantor Kecamatan Pasekan, Selasa (14/11/2023).
Dalam pertemuan monev TPPS ini turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DISDUK-P3A) Kabupaten Indramayu Opik Hidayat yang diwakili Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Disduk-P3A Kabupaten Indramayu, Agung Rahayu.
Kemudian juga dalam monev TPPS ini dihadiri pula Camat Pasekan, Dedeh Nurjanah Fitria, Technical Assistance Satgas Stunting Kabupaten Indramayu, Ramdhan Dwi R, serta TPPS Kabupaten Indramayu mulai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat desa.
Analisis Kerja sama Pendidikan Kependudukan BKKBN Provinsi Jawa Barat, Sekar Andjung Trisnawati menjelaskan, pemerintah baik tingkat pusat hingga daerah terus melakukan berbagai upaya dalam menekan angka stunting serta mencegah munculnya stunting baru sehingga target nasional prevalensi stunting 14% di tahun 2024 dapat tercapai.
Lanjut Sekar, kehadiran TPPS yang merupakan kerja sama lintas sektor diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam upaya menurunkan prevalensi stunting di masing-masing daerah melalui berbagai aksi dan inovasi yang dilakukan.
Dengan demikian, sesuai arahan BKKBN Pusat, Sekar menyampaikan perlunya dilakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi fungsi dan peran TPPS, TPK dan Satgas Stunting dalam percepatan penurunan stunting sehingga dapat berjalan secara optimal.
“Kami berkunjung ke Indramayu guna melihat berbagai inovasi serta langkah penangan stunting yang dilakukan yang diharapkan bisa direplikasi oleh daerah lain,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Disduk-P3A Kabupaten Indramayu, Agung Rahayu menjelaskan, Pemkab Indramayu terus berupaya secara maksimal dan melibatkan semua sektor mulai dari perangkat daerah, tenaga kesehatan, serta akademisi dalam upaya menekan angka stunting.
Disampaikan Agung, upaya menekan angka prevalensi stunting tersebut dimulai dari pendampingan calon pengantin dan ibu hamil terutama pada kehamilan risiko tinggi, pemberian makanan tambahan, gerakan minum tablet tambah darah pada remaja putri guna mencegah anemia atau kondisi ketika darah tidak memiliki sel darah merah sehat yang cukup.
Selanjutnya, pemantauan tumbuh kembang serta imunisasi lengkap pada balita melalui posyandu, serta pelibatan ASN di Kabupaten Indramayu sebagai orang tua asuh anak stunting yang merupakan bagian dari Gerakan Penurunan Stunting Indramayu Terpadu (Gesit).
Selain itu, pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting juga diupayakan berjalan secara maksimal serta edukasi pencegahan stunting juga dilakukan Pemkab Indramayu melalui TP PKK, Penyuluh KB, bidan, Tim Pendamping Keluarga (TPK), Diskominfo Indramayu yang edukasinya di diseminasi melalui website, media sosial, serta media luar ruangan seperti baliho, videotron serta pamflet.
Ditegaskan Agung, upaya tersebut tidak lepas dari dukungan penuh Bupati Indramayu, Hj. Nina Agustina yang diharapkan Kabupaten Indramayu dapat mencapai New Zero Stunting.
Dalam kesempatan yang sama, Juanto dan Rikcy yang merupakan Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting (Satgas PPS) BKKBN Provinsi Jawa Barat memberikan apresiasi kepada Pemkab Indramayu terkait dengan upaya yang selama ini dilakukan dalam menurunkan angka prevalensi stunting.
“Kami sangat mengapresiasi komunikasi dan kolaborasi lintas sektor yang dilakukan Pemkab Indramayu dalam percepatan penurunan stunting. Kami berharap komunikasi dan kolaborasi yang sudah terbangun tersebut dapat terus ditingkatkan sehingga melahirkan beragam inovasi baru yang efektif dalam menekan munculnya stunting baru di Kabupaten Indramayu,” pungkas Juanto. (Duliman)
