Pelita News I Indramayu – Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Kabupaten Indramayu bersama INFID dan DAMAR menyelenggarakan Festival Perlindungan Anak di Pendopo Pemkab Indramayu, Sabtu (21/11/2026). Festival tersebut bertepatan dengan momentum peringatan Hari Anak Sedunia pada 20 November dan rangkaian 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan (HAKTP-AP) pada 25 November sampai dengan 10 Desember mendatang. Adapun tema yang di usung adalah, #Tunda Nikah #Tuntaskan Sekolah.
Dewan Kelompok Kepentingan (DKK) Profesional, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Kabupaten Indramayu, St Halimatussa’diyah mengatakan festival ini dirancang sebagai ruang edukasi interaktif, dialog terbuka, serta wadah ekspresi kreatif bagi anak dan remaja di Indramayu. Adapun tujuan dari festival tersebut, kata dia Adalah mempertemukan aspirasi anak dengan dukungan nyata dari keluarga, sekolah, pemerintah, dan komunitas, serta memperkuat kampanye publik demi mewujudkan lingkungan yang aman, setara, dan mendukung masa depan setiap anak di Indramayu.
Ia tidak menampik, persoalan perkawinan anak di Kabupaten Indramayu masih menjadi tantangan struktural yang mendesak dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Isu ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai keputusan personal untuk menikah di usia anak, melainkan berakar dari ketimpangan gender, kerentanan ekonomi, keberlanjutan pendidikan, serta relasi kuasa dalam keluarga dan masyarakat.
Anak perempuan, khususnya, kerap menghadapi tekanan sosial yang membatasi ruang mereka untuk merencanakan masa depan.
Urgensi pencegahan ini tercermin langsung dari data lapangan. Berdasarkan catatan Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, tercatat 422 perkawinan di bawah umur pada tahun 2024, yang kemudian meningkat menjadi 427 perkawinan pada tahun 2025. Sementara itu, pada periode Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 172 anak yang melakukan perkawinan, terdiri dari 142 anak perempuan dan 30 anak laki-laki. Di sisi lain, Pengadilan Agama Indramayu mencatat 133 perkara dispensasi kawin hingga Juni 2026.
“Angka-angka ini menunjukkan perlunya intervensi serius yang menjangkau keluarga, satuan pendidikan, hingga komunitas akar rumput,” kata Yung, sapaan akrabnya.
Yung menegaskan, dampak perkawinan anak sangat luas dan multidimensional. Selain memutus rantai pendidikan dan mempersempit kesempatan kerja, Perkawinan Anak meningkatkan kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender, beban domestik, serta risiko kesehatan bagi ibu dan bayi.
Landasan hukum yang kuat, kata dia telah tersedia, mulai dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimum perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin demi kepentingan terbaik bagi anak, hingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memasukkan perkawinan anak ke dalam cakupan pemaksaan perkawinan, Peraturan Daerah Pasal 20 ayat (2) huruf a. Pasal ini menyebutkan bahwa penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif mencakup upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur.
“Sebagai Upaya implementasi kebijakan di level Nasional hingga Daerah terkait Pencegahan Perkawinan Anak dan sebagai bentuk respons kolektif, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Kabupaten Indramayu bersama jejaring lintas sektor telah menginisiasi Piagam Indramayu. Piagam itu sebagai komitmen bersama lintas pemangku kepentingan, meliputi pemerintah daerah, lembaga peradilan, satuan pendidikan, organisasi masyarakat sipil, Balai Perempuan, hingga kelompok orang muda,” tegasnya. @safaro













