Pelita News | Kab. Cirebon — Keluhan warga di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, kini makin kencang. Bukan soal kolamnya, tapi soal cara proyek yang dijalankan. Jum’at (20/11/2026).
Di empat desa, Panongan, Sedong Lor, Sedong Kidul, dan Karangwuni, pembangunan kolam budidaya ikan tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berjalan. Namun tidak ada satu pun papan proyek yang dipasang dilokasi pekerjaan.
Warga merasa diperlakukan seperti penonton. Mereka hanya bisa melihat bangunan berdiri, tanpa pernah diberi tahu ini proyek apa, anggarannya berapa, dan siapa yang bertanggung jawab.
Keluhan datang dari sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan. Setiap hari mereka melihat aktifitas pekerjaan, tapi saat mereka bertanya, tidak ada jawaban yang jelas.
“Kami ini warga sini, tapi seperti tidak dianggap. Proyek besar masuk ke desa kami, tapi kami tidak mengetahui jelas proyek ini,” keluh Ruyai pegiat sosial kontrol Kecamatan Sedong.
Ruyai mengaku sudah berkali-kali mencoba bertanya ke pekerja di lokasi, tapi jawabannya selalu sama tidak tahu, hanya disuruh mengerjakan.
“Kami tanya ke pekerjanya, katanya tidak tahu. Kami tanya ke desa, katanya juga tidak dikasih dokumen. Terus kami harus tanya ke siapa?” ujarnya kesal.
Di Sedong Kidul, warga bahkan mengaku sempat mengira pembangunan itu adalah proyek pribadi atau proyek perorangan. Karena tidak ada papan, tidak ada spanduk, tidak ada pemberitahuan apa pun.
“Kalau tidak ada papan proyek, bagaimana kami bisa bedakan ini proyek pemerintah atau proyek orang pribadi? Ini kan pakai uang negara,” imbuh Ruyai.
Sorotan publik terus mengarah pada pelaksana proyek yang dianggap minim transparansi, termasuk di Desa Karangwuni. Padahal, dalam logika warga, pemerintah desa seharusnya menjadi pihak pertama yang tahu dan memberi penjelasan.
Namun setelah dikonfirmasi, pihak pemdes Karangwuni justru mengaku mereka juga tidak dibekali dokumen dan tidak mengetahui dettail terkait kegiatan tersebut.
“Kami tidak pegang RAB, tidak pegang kontrak. Kami hanya tahu ada pembangunan kolam dari KKP, pelaksananya dari PT Adhi Karya. Selebihnya kami tidak tahu,” katanya saat di konfirmasi Pelita News.
Pengakuan ini justru membuat sorotan publik semakin tajam. Jika pemerintah desa saja tidak diberi dokumen, lalu siapa yang mengawasi proyek ini di tingkat desa?
Ruyai kembali menegaskan, tidak adanya papan proyek bukan masalah sepele. Ini adalah bentuk ketidaktransparanan yang paling kasat mata.
“Papan proyek itu modal awal pengawasan. Kalau papan saja tidak dipasang, bagaimana publik mau mengawasi kualitas bangunan, volume pekerjaan, dan waktu pengerjaannya?” tegasnya.
Ia menilai, proyek yang menggunakan APBN seharusnya menjadi contoh dalam keterbukaan. Bukan justru menjadi contoh bagaimana proyek berjalan tanpa informasi.
Apalagi, proyek ini menggunakan skema penunjukan langsung, bukan lelang terbuka. Dalam skema seperti ini, pengawasan publik menjadi satu-satunya kontrol yang bisa dilakukan warga secara langsung. Jika papan proyek tidak ada, maka kontrol itu sudah tertutup sejak awal.
Selain soal informasi, keluhan dan sorotan juga menyangkut kualitas pekerjaan.
Karena tidak adanya papan proyek, warga tidak bisa membandingkan apakah material yang dipakai sudah sesuai standar atau belum. Warga tidak tahu berapa ketebalan betonnya, berapa besi yang dipakai, dan berapa lama proyek ini harus selesai.
“Kalau tidak ada papan, kami tidak bisa tahu ini harus selesai kapan. Kalau pekerjaannya molor, kami juga tidak bisa komplain karena tidak tahu targetnya,” keluhnya.
Warga juga khawatir, jika tidak ada pengawasan sejak awal, kualitas bangunan kolam bisa asal-asalan. Padahal kolam ini nantinya akan diserahkan dan dikelola oleh masyarakat desa.
“Jangan sampai nanti setelah diserahkan, baru ketahuan kolamnya bocor, pompanya tidak berfungsi, atau bangunannya cepat rusak. Yang rugi nanti warga juga,” ujarnya.
Program Pengembangan Budidaya Ikan Darat Tematik Mini RAS Tahun 2026 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan program prioritas nasional untuk ketahanan pangan, dengan teknologi RAS atau Recirculating Aquaculture System, di mana air kolam disaring dan dipakai lagi agar hemat air dan hemat lahan.
Dalam setiap titik, bantuan yang diberikan meliputi 20 unit kolam, bak filtrasi dan tandon air, gudang pakan, pagar, saluran pendukung, dan sistem resirkulasi air, ditambah benih ikan, pakan, obat ikan, pelatihan operator, dan dukungan daya listrik.
Seharusnya juga pada realisasi pelaksanaan pembangunan program ini terdapat dua papan yang terpasang: papan proyek konstruksi saat pengerjaan berlangsung, dan papan identitas penerima bantuan setelah pekerjaan selesai. Di empat desa di Sedong, dua-duanya tidak ditemukan.
Dari berbagai keluhan yang dihimpun Pelita News, tuntutan warga sebenarnya sangat sederhana. Mereka tidak minta proyek dihentikan. Mereka tidak menolak program pemerintah. Yang mereka minta hanya satu: pasang papan proyek.
Tuntutan ini dinilai sangat wajar. Karena dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, proyek yang dibiayai uang negara wajib dibuka ke publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak KKP, PT Adhi Karya sebagai pelaksana, maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon belum memberikan klarifikasi resmi atas keluhan warga di 4 desa tersebut.
Pelita News membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak terkait sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. @Ries














