Pelita News I Indramayu – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. Hj. Ratnawati, M.KKK dan Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Indramayu (Samsat Indramayu 1), Widianto Nugroho Adi, S.T., M.T., melakukan sosialisasi Pajak Daerah Bapenda Jabar wilayah Kabupaten Indramayu. Sosialisasi dengan mengusung tema “Pajak Mengalir, Jalan Pun Leucir” ini dilaksanakan di Aula Asrama Haji Indramayu, Selasa (17/11/2026).
Ratnawati menjelaskan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menyuplai Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar Jawa Barat. Sosialisasi ini, kata dia, juga menyasar generasi muda, Gen Z dan milenial yang dinilai masih malas ke Samsat. Padahal saat ini sudah ada pelayanan online maupun pelayanan yang mendekati masyarakat, termasuk ada pelayanan di malam hari.
“Karena rapor Indramayu masih merah, harapannya masyarakat sadar bayar pajak dan jangan menunggu pemutihan, karena tahun ini Gubernur Jabar tidak mengeluarkan pemutihan kendaraan bermotor. Daripada tahun depan kena denda, lebih baik bayar sekarang,” tegas Ratnawati.
Sementara itu, Widianto Nugroho Adi yang menjabat Kepala P3DW Indramayu I menjelaskan, PKB saat ini mengalami penurunan. Faktornya banyak, seperti daya beli kendaraan baru berkurang, masyarakat beralih ke motor dan mobil listrik, dan kendaraan listrik itu nol persen pajak, hanya ada SWDKLLJ.
Ada pengurangan sekitar 600 miliar rupiah. Pengurangan itu terjadi karena peralihan ke kendaraan listrik yang populasinya meningkat. Sejak 2022 ada kehilangan pajak PKB sekitar 600-an miliar rupiah.
“Perpindahan 600 miliar rupiah, kita loss potensi dari kendaraan bermotor biasa ke kendaraan listrik. Itu merupakan sala satu fenomena, karena kenaikan bahan bakar sementara kendaraan listrik pajaknya nol, hanya SWDKLLJ,” jelas Widianto.
Fenomena itu biasanya ada di kota-kota besar. Kalau di Indramayu populasinya masih kecil, bisa karena infrastruktur dan kendaraan listrik biasanya diminati kelas menengah ke atas.
Populasi kendaraan listrik di Jabar 5 sampai 6 persen, di Indramayu mungkin kurang dari 1 persen. Di Kota Cirebon yang lebih terasa.
Penagihan PKB tetap dilakukan melalui penelusuran petugas termasuk pendataan. Kendaraan di atas lima tahun didata lagi. Kendaraannya masih ada atau sudah pindah tangan. Sehingga bisa diketahui, jangan-jangan target itu dihitung berdasarkan potensi yang kendaraannya sudah tidak ada, itu data sampah.
“Itu yang mau di clearing supaya targetnya lebih simpel,” ujarnya.
Menurut Widianto, sosialisasi itu sangat penting. Sederhana saja, masyarakat sekarang tahu tidak bahwa Samsat sekarang tidak seperti dulu. Apakah masyarakat tahu pihaknya punya layanan sampai malam, tahu tidak bahwa kanal-kanal pembayaran melalui Samsat yang ada, sekarang sudah ada online, mudah kok.
“Masyarakat mau tidak belajar, kenapa kita menawarkan online, supaya interaksi dengan petugas menjadi minim. Ada kerugian tidak, di sisi mana kerugiannya. Kemitraan ada reg ident polisi, Jasa Raharja, Bapenda, di titik mana kelemahannya, itu tugas saya,” katanya.
Ia mengingatkan agar bayar pajak diurus sendiri dan tidak melibatkan pihak lain. Kalau nitip, ada kunsekuensinya yakni ada biaya tambahan, mendingan diurus sendiri. @safaro













