Pelita News, Indramayu – Kesukaan Wakil Bupati Indramayu Lucky Hakim menyampaikan berbagai persoalan melalui media sosial (medsos) direspon pengamat politik Universitas Padjadjaran (UNPAD), Firman Manan.
Peristiwa terakhir, Lucky Hakim tiba-tiba muncul usai Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, sulit dihubungi untuk kepentingan klarifikasi soal pengunduran dirinya sebagai Wakil Bupati Indramayu.
Emil sempat ‘sewot’ setelah upayanya menghubungi Lucky Hakim tidak berhasil. “Jadi kepada individunya masih susah dihubungi, sudah berkali-kali ajudan mengontak supaya segera menghadap saya karena perintah Mendagri. Tapi belum ada respons,” kata Kang Emil dialnsir dari Cirebon Raya, Sabtu (18/02/2023).
Responya diluar dugaan, bukannya muncul menghadap Emil di Gedung Sate, Lucky malah memberikan klarifikasinya lewat video. Dalam videonya Lucky mengaku tidak punya nomor ajudan dan dirinya saat membuat video ada di wilayah Sukajadi, Bandung.
Melihat fenomena ‘berbalas lewat medsos’, Firman mengatakan bahwa hal itu sah-sah saja dan banyak diadopsi oleh pejabat publik.
Firman menyebut, hal itu sebagai upaya membangun citra atau pencitraan lewat medsos. Hanya saja, kata dia, publik juga harus memberikan catatan soal substansi pengunduran diri Lucky.
Karena secara moral, seharusnya Lucky bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan rakyat untuk menyelesaikan tugasnya selama lima tahun.
“Akar rumput atau rakyat kebanyakan tidak paham betul (Lucky mundur) apa yang menjadi masalah. (alasan yang berkembang) yang sekarang munculkan hanya dipermukaan saja,” ungkap Firman.
Menyikapi kondisi secara umum di Indramayu, Firman berpesan agar dilakukan kembali komunikasi antara Bupati Indramayu, Nina Agustina dan Lucky Hakim. Langkah itu bisa dilakukan saat keduanya dimediasi oleh Gubernur hingga Kemendagri.
Firman juga meminta masyarakat Indramayu tetap memberikan catatan terhadap Lucky Hakim. Sebab menurut dia, ongkos politik telah dibayar masyarakat melalui Pilkada sehingga pasangan Nina-Lucky keluar sebagai pemenang.
“Semuanya harus segera diselesaikan. Apakah pengundurandirinya diterima atau ada ruang lain yang bisa digunakan misalnya lewat partai pengusung. Partai pengusung juga harus bertanggung jawab. Hasilnya segera disampaikan ke publik agar terlihat ada upaya penyelesaian dan tidak menjadi bola liar,” pungkasnya. (diliman)
