Pelita News | Cirebon Timur – Nama Satori, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Cirebon–Indramayu, kembali menghiasi pemberitaan nasional setelah ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia. Kasus ini menjadi pukulan telak, khususnya bagi masyarakat Cirebon–Indramayu yang seharusnya menjadi penerima manfaat program tersebut.
Pengamat sosial politik asal Cirebon, R. Hamzaiya S. Hum., menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar persoalan hukum, melainkan pengkhianatan moral terhadap rakyat. Ia menilai penyalahgunaan dana CSR identik dengan merampas hak masyarakat kecil yang seharusnya memperoleh dukungan sosial dan ekonomi.
“Dana CSR itu amanah rakyat. Mestinya dipakai untuk pemberdayaan masyarakat, perbaikan fasilitas pendidikan, dukungan bagi UMKM, atau pembangunan sosial. Tapi justru dipakai untuk kepentingan pribadi. Ini pengkhianatan serius terhadap rakyat Cirebon dan Indramayu yang menaruh harapan besar pada wakilnya di DPR,” tegas Hamzaiya.
Menurutnya, Partai Nasdem tidak bisa berlindung di balik alasan menunggu proses hukum. Sebagai partai politik, Nasdem memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar kepada rakyat.
“Kalau Nasdem hanya berdiam diri, publik akan menilai partai ini tidak punya komitmen pada integritas. Pemecatan Satori harus segera dilakukan, bukan hanya untuk menjaga marwah partai, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan rakyat. Jangan biarkan kasus ini menjadi noda yang membuat rakyat semakin muak pada DPR,” tambah Hamzaiya.
Hamzaiya juga menyinggung bahwa kasus Satori semakin menegaskan alasan mengapa aksi-aksi demo mahasiswa dan masyarakat sipil belakangan ini merebak di berbagai daerah. Meskipun isu demo nasional tidak sepenuhnya berfokus pada Satori, ia menilai kasus ini menjadi “bahan bakar” tambahan bagi kekecewaan rakyat terhadap DPR RI.
“Demo yang kita lihat hari-hari ini adalah akumulasi kekecewaan rakyat. Kasus Satori menjadi bukti nyata bahwa rakyat tidak salah menilai DPR sebagai lembaga yang sudah kehilangan legitimasi moral. Memang Satori bukan agenda utama demo, tetapi kasusnya menjadi simbol kenapa rakyat sudah tidak percaya lagi pada parlemen,” jelas Hamzaiya.
Ia menambahkan, kegagalan partai dalam menegakkan disiplin kader akan memperdalam krisis legitimasi politik. Jika Partai Nasdem tidak segera bersikap tegas, bukan hanya citra partai yang hancur, tetapi juga kredibilitas DPR secara keseluruhan.
“Ketika rakyat sudah turun ke jalan, itu tanda bahaya. Mereka bukan hanya kecewa, tapi sudah merasa dikhianati. Partai Nasdem punya kesempatan untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat dengan memecat Satori. Kalau kesempatan ini dilewatkan, maka Nasdem akan ikut terseret dalam gelombang ketidakpercayaan yang kini semakin membesar,” ungkap Hamzaiya.
Lebih jauh, Hamzaiya menegaskan bahwa rakyat Cirebon dan Indramayu tidak akan mudah melupakan kasus ini. Kepercayaan yang sudah patah akan sulit dipulihkan jika partai hanya mengedepankan kalkulasi politik semata.
“Rakyat di dapil ini punya ingatan politik. Mereka tahu siapa yang berkhianat, siapa yang berpihak. Jika Nasdem tidak berani mengambil langkah tegas, rakyat akan menghukumnya di pemilu berikutnya. Ini konsekuensi langsung dari pengkhianatan amanah,” kata Hamzaiya.
Baginya, kasus Satori bukan sekadar persoalan seorang individu, melainkan cermin bagaimana partai politik masih abai terhadap integritas kader. Oleh karena itu, ia menegaskan kembali bahwa jalan satu-satunya bagi Partai Nasdem untuk menjaga marwah politik adalah dengan segera memecat Satori.
“Ini soal keadilan dan kehormatan. Kalau Partai Nasdem betul-betul ingin dianggap sebagai partai perubahan, maka mereka harus membuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar slogan. Pemecatan Satori adalah pilihan yang paling masuk akal, dan itu yang ditunggu rakyat,” pungkas Hamzaiya. @Ries
