Indramayu, PN
Komisi 3 DPRD Kabupaten Indramayu mendorong pemerintah kabupaten untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir. Pasalnya banyak titik-titik parkir yang yang belum disentuh dinas terkait namun sudah dikelola oleh juru parkir (jukir) diluar dinas.
“Itu potensi PAD maka titik-titik parkir yang belum disentuh agar digali oleh Dinas Perhubungan (Diahub) selaku pengelola retribusi parkir,” kata Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Indrmayu, H. Ahmad Fathoni kepada wartawan dikantornya belum lama ini.
Pihaknya juga meminta agar capaian target retribusi parkir 2021 dinaikan 10 persen dari target tahun sebelumnya.Target dinaikan kata dia, karena masih banyak titik-titik parkir yang belum tersentuh oleh dinas tapi dikelola oleh orang-orang diluar dinas atau perorangan. Artinya celah-celah potensi parkir masih banyak yang belum tergali.
“Kami menekankan kepada Dishub untuk mencari titik-titik parkir dan menjadi objek parkir yang masuk ke PAD dan itu harus diinventarisir ada berapa puluh/ratus titik lagi dan itu menjadi target kenaikan 2021 termasuk retribusi parkir di tempat wisata,” kata politisi Hanura ini.
Toni menyebutkan, parkir ada 2 jenis. Pertama parkir ditepi jalan umum dan kedua lahan parkir milik swasta, seperti pasar modern/swalayan. Untuk parkir milik swasta tidak dikenakan retribusi tapi dikenakan pajak.
Untuk parkir ditepi jalan umum sambungnya ada 3 kriteria yakni jalan milik Pemkab Indramayu, jalan milik Provinsi Jabar dan jalan milik pusat. Untuk jalan kabupaten distribusinya masuk ke PAD kabupaten sementara jalan milik provinsi dan pusat dalam aturan tidak boleh dipungut retribusi. Pemkab setempat hanya diwajibkan mengatur parkirnya saja tapi pada kenyataannya tetap saja dipungut retribusi parkir.
Dijelaskan parkir-parkir di tempat objek wisata milik perorangan atau pemdes banyak bermunculan dan retribusi parkirnya untuk mereka sendiri padahal parkirnya ditepi jalan dan jalannya milik pemkab dan itu harusnya petugas jukirnya dari pemkab tapi nyatanya parkir dikelola pemilik obyek wisata atau desa.
“Kami akan mendorong pemkab untuk menginventarisir ada berapa obyek wisata dan titik-titik parkir yg belum tersentuh. Intinya yang menjadi potensi PAD akan kita dorong untuk terus dicari,” jelasnya.
Ia menilai titik-titik parkir yang belulm tersentuh masih banyak namun dikelola oleh petugas yang tidak resmi. Jukir biasanya dibekali seragam resmi dan ada karcis retribusinya sementara ini banyak parkir-parkir di tepi jalan dan tempat rekreasi tanpa karcis. Akhirnya uangnya menguap begitu saja dan tidak masuk PAD. Itu potensi yang mesti digali.
Dan kedua retribusi parkir ada yang pakai karcis tapi bukan dari pemda tapi buatan sendiri dan kadang harganya tidak sesuai dengan perda/perbup seperti di tempat wisata tarifnya bisa mencapai Rp.5 ribu. Sementara tarif retribusi parkir ditepi jalan untuk roda dua seribu roda empat Rp.2 ribu.
Hal lainnya kata dia, pengendara idealnya wajib menanyakan karcis apabila dimintai retribusi. Kalau tidak diberikan karcis tidak wajib membayar. “Karena dengan karcis itu kita menyumbang PAD tapi karcis resmi yang dibuat dinas,” tegasnya.
Toni menambahkan, siatem perparkiran di Surabaya dinilainya sudah bagus. Hal tersebut diketahuinya saat pihaknya studi banding di Kota Pahlawan. Hasil dari studi banding itu kata dia akan diwacanakan untuk diterapkan di Indramayu
Parkir ditepi jalan di Surabaya para jurkirnya menggunakan kartu parkir elektronik dan sebelum bertugas jukir membeli voucer sesuai target kerja mereka selama 6-8 jam per hari. Misal satu jukir dengan zonasi 50-100 meter dikenai target Rp.300 ribu maka jurkir itu membeli voucer Rp.300 ribu.
Lalu setiap pemilik/pengendara bayar parkir misal mobil bayar Rp.3000 maka jurkir akan mengetik pada alat khusus dengan jumlah Ro.3000, karena saldonya audah dikurangi maka otomatis saldo jukir akan berkurang Rp.3000 dan seterusnya. Kalau saldo sudah habis dan jam kerja masih ada maka bayar oarkir selanjutanya meruoakan bonus untuk jukir.
“Uang tersebut secara otomatis masuk ke PAD. Itu patut dituru untuk diterapkan di Indramayu,” tambah Toni. (01/san)
