Indramayu, PN
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Indramayu mendorong DPRD kabupaten setempat agar membuat regulasi investasi. Dorongan itu disampaikan seiring akan dimulainya pembangunan mega proyek Petrochemical Complex Jabar oleh Pertamina di Balongan Kabupaten Indramayu. Dengan adanya regulasi itu, pengusaha local akan menjadi tuan di daerah sendiri dan muaranya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Mangga Indramayu.
Demikian dikatakan Bendahara HIPMI Kabupaten Indramayu, Habibi Ariyanto didampingi Sekretaris, Qomarudin usai audensi dengan DPRD di gedung DPRD setempat, Selasa (03/08).
Saat audensi itu kata dia, pihaknya menyampaikan 4 pokok persoalan yang harus disikapi oleh DPRD yakni 1. investasi besar mega proyek Petrochemical Complex Jabar di Balongan Kabupaten Indramayu, 2. HIPMI sebagai regulator di bidang investasi, 3. Investasi di bidang perikanan dan 4. Regulasi perizinan dipermudah.
Menurutnya, dengan disampaikannya 4 pokok persoalan itu agar pengusaha dibawah bendera HIPMI dan kelompok pengusaha local lainnya bisa berperan aktif dalam pembangunan di Kabupaten Indramayu. Agar HIPMI ikut terlibat sambungnya, tentunya harus ada regulasi dari DPRD. Artinya DPRD membuat regulasi perihal pengusaha nasional dan local. Jadi tidak semua pekerjaan diambil oleh pengusaha luar.
“Dengan pembagian kelas pengusaha itu maka pengusaha local ikut berperan dalam investasi triliunan rupiah di Kabupaten Indramayu,” sebutnya.
Kemudian HIPMI sebagai regulator, kata dia, hal itu sejalan dengan keinginan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia yang juga pengurus HIPMI pusat. Selanjutnya investasi di bidang perikanan karena Indramayu memiliki potensi perikanan yang cukup besar bahkan kebutuhan perikanan di Jabar sekira 40 persenya di pasok dari Indramayu.
“Pada bidang regulasi perizinan agar proses perizinan bagi pengusaha local diberikan kemudahan dan jangan dipersulit. DPMPTSP memberikan sosialisasi/bimbingan seputar perizinan,” harapnya.
Disinggung seperti apa rekasi DPRD. Ia mengaku DPRD sangat respon dan rencananya akan disusul dengan pertemuan berikutnya untuk membuat regulasi.
Yang pasti kata Habibi, dengan disampaikannya 4 poin itu HIPMI ingin membangun sinergi dengan DPRD. Harapannya supaya setiap mengambil kebijakan ada keberpihakan kepada HIPMI karena HIPMI ingin ikut andil dalam membangun daerah.
“Kalau tidak dibuat regulasi maka investasi besar ratusan triliunan rupiah di Balongan itu yang mendapatkan pekerjaan orang luar. Kalau pengusahanya dari luar maka pajak akan keluar, perusahaan juga dari luar termasuk tenaga kerja,” tandasnya.
Ia tidak menampik kalau jadi vendor kemungkinan tidak bisa, namun pada sub vendor ia mengaku siap.
“Jangan sampai investasi besar Petrochemical Complex PADnya tidak masuk ke Indramayu justru keluar daerah. Kita jangan jadi penonton, HIPMI harus terlibat dalam investasi tersebut. Kalau semuanya (pengusaha, perusahaan, tenaga kerja) dari luar buat apa ada investasi besar di Indramayu,” tegasnya.
Sementara itu perwakilan Anggota DPRD Indramayu, Ibnu Rismansyah menyambut baik adanya audensi dari HIPMI. Dalam audensi itu mereka menyampaikan agar DPRD membuat regulasi investasi dan HIPMI akan berperan dalam pembangunan di Kabupaten Indramayu. Hal lainnya agar potensi di Kabupaten Indramayu bisa tergali dan sekiranya bisa dibantu (HIPMI) akan membantunya.
Menurutnya, banyak potensi daerah yang belum ada atau masih local seperti perdagangan akan difasilitasi HIPMI
“HIPMI akan berperan dalam mengisi pembangunan di Kabupaten Indramayu,” kata Wakil Ketua FPG yang juga Ketua Komisi 3 ini.
Risman berharap agar HIPMI kedepan bisa memberikan masukan karena pihaknya memiliki keterbatasan. HIPMI bisa lebih baik bisa mewadahi tentang bagaimana Indramayu kedepan bisa lebih baik lagi.
“Mengisi pembangunan kita. Artinya bagaimana kiprah HIPMI dalam mengisi pembangunan di Kabupaten Indramayu,” tutupnya. (saprorudin)
