Indramayu, PN
Barisan Indramayu Sejati (Baris) lakukan aksi demo di depan Gedung DPRD. Dalam aksinya mereka menuntut para ASN bertindak netral jelang Pilkada bahkan mengancam akan dieksekusi oleh warga. Demikian orasi yang disampaikan kelompok Baris Senin (29/10).
Ratusan masa yang tergabung kelompok Baris melakukan aksi demo didepan gedung DPRD , mereka menuntut para ASN harus bersikap netral dalam Pilkada nanti sesuai UU no.5 tahun 2014 tentang ASN . Sejauh ini saat jelang Pilkada para ASN dituding tidak netral bahkan berupaya menangkan salah satu calon peserta pilkada. Konon fakta ini sering dilakukan penekanan oleh para birokrasi terhadap rakyat mulai dari kepala dinas , Camat hingga para Kuwu . Tujuan aksi demo kali ini berharap agar para birokrasi berhenti menjadi mesin politik praktis.
Menurut H. Ata dalam orasinya menyampaikan, mau kapan lagi di Indramayu melahirkan hasil pilkada yang benar-benar amanah , jika para ASN tidak netral dalam pilkada bahkan melakukan penenekanan terhadap masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon (Paslon ) bupati dan wakil bupati, maka hasil pilkada tahun 2020 mendatang akan melahirkan pemimpin yang korup , oleh karenanya melalui aksi ini ASN harus bersifat netral jangan disamakan pilkada sebelumnya. Netralitas birokrasi terhadap pilkada adalah kunci suksesnya kabupaten Indramayu yang memiliki pemimpin bermartabat serta anti korupsi.
Penekanan terhadap rakyat pemilih sudah sering kali dilakukan oleh para birokrasi, sehingga menghasilkan pemimpin bermental korup , bahkan hanya mementingkan kelompok atau golongan demi ambisi kekuasaan. Untuk itu Pilkada tahun 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang rakyat sepakat untuk menghakimi para ASN jika masih menjadi mesin politik, sebaiknya para ASN kerjakan tugas dan fungsinya sebagai aparatur negara jangan terlibat politik praktis seperti tahun – tahun sebelumnya, bobroknya pemerintahan kabupaten Indramayu disebabkan mental oknum para ASN ikut-ikutan mencari masa demi mengusung Paslon tertentu .
Sementara menurut Ali Sahali melalui aksi unjuk rasa ini. Kiranya DPRD Indramayu segera membentuk panitia khusus (pansus ) terkait netralitas ASN terhadap hadap paksanaan pilkada , menurut para demonstran yang paling dominan mempengaruhi rakyat Falah bagi kepala dinas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Dinas pendidikan menjadi pendongkrak perolehan. Suara salah satu Paslon, sebab intruksi dari kepala dinas ke Uptd pendidikan dan langsung mengintruksikan kepada para guru, begitu juga para camat dan Kuwu merupakan mesin politik handal untuk menekan masyarakat demi mempertahankan jabatannya.
Usai melakukan orasi di depan gedung DPRD indramayu. Ketua DPRD H. Syafudin, SH dan Wakil Ketua, H. Sirojudin menemui para pengunjuk rasa . Pada intinya ketua DPRD dan para pimpinan dewan sangat respon menerima aspirasi dari para pengunjuk rasa , terkait tuntutan dibentuknya pansus pihak DPRD akan mengabulkan permohonan para pengunjuk rasa, hanya saja Menurut ketua DPRD perlu waktu untuk dibicarakan dengan para pimpinan dewan yang lain. “Artinya berbeda dengan posisi kepala bisa mengintruksikan ke bawah melalui komando,” ujar ketua DPRD
Para pengunjuk rasa dipersilahkan melakukan audensi dengan para pimpinan dewan , namun harus dibatasi karena terkait protokol kesehatan, sehingga para pengunjuk rasa hanya diwakili oleh 10 orang untuk beraudensi , para engunjum rasa sat audensi tetap meminta kepada DPRD segera mungkin membentuk pansus terkait netralitas ASN dalam pilkada. (02/san)
