Pelita News I Indramayu – Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat, dr. Hj. Ratnawati, M.KKK mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan hidup hingga dorongan vonis hukum yang sesuai terhadap perusak lingkungan untuk memberikan efek jera. Ajakan dan dorongan itu disampaikan saat sosialsiasi Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Aula Kantor Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Sabtu (7/3/2026).
Hadir pada kesempatan tersebut, Sekjen DPP Partai Demokrat juga Anggota Fraksi Demokrat DPR RI, DR. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si, Kuwu Desa Dermayu, Wasjudin, tomas, toga dan undangan lainnya, Nampak hadir juga Kuwu Desa Rambatan Wetan, Tarjuki.
Ajakan itu, kata dia, karena sejalan dengan komisi yang diikutinya yakni Komisi III. Komisi yang membidangi urusan lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, dan pembangunan terkait.
Ia menyebutkan alasan kenapa dirinya tidak memilih komisi yang membidangi kesehatan sesuai latar belakang keilmuan yang disandang atau bidang pendidikan? Karena butuh tantangan untuk memahami tentang lingkungan hidup.
Saat sosialsiasi itu, Bendahara DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat ini banyak menyerap aspirasi dari masyarakat, diantaranya permintaan pemagaran komplek situs Makam Selawe, pembuatan lapangan futsal, penanganan lokasi banjir di daerah rendah hingga permintaan gerobak sampah.
Menyikapi permintaan itu, Herman Khaeron secara pribadi akan membantu biaya pemagaran komplek situs dan pembangunan lapangan futsal masing-masing Rp50 juta, pengadaan genset dan gerobak sampah. Kesiapan Herman Khaeron itu disambut tepuk tangan peserta sosialsiasi.
“Tadi banyak yang disampaikan oleh peserta, dari Kuwu, RW ada banyak kebutuhan yang tidak terakomodir di dalam penganggaran yang ada baik oleh Kabupaten maupun Provinsi termasuk dari anggaran dana desa. Hal itu perlu solusi ke depan dan hal-hal yang disampaikan warga itulah yang akan kami catat,” kata Hero sapaan akrabnya.
Ratnawati menyampaikan, krisis dan pengelolaan sampah adalah masalah yang paling mendesak dan menjadi keluhan utama masyarakat. Masalah Daerah Aliran Sungai (DAS) utama hingga eksploitasi kawasan pegunungan dan hutan, alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi perumahan atau industri, yang mengancam ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem.
DAS utama seperti Sungai Citarum masih menjadi prioritas nasional dan daerah dan DAS Cipanas dan Sungai Cimanuk dan sungai-sungai besar lainnya di wilayah Indramayu dan wilayah Dapil Jabar XII lainnya seperti Kota/Kabupaten Cirebon.
Permasalahan yang dihadapi, pencemaran berat oleh limbah industri, limbah rumah tangga, dan sampah; sedimentasi; serta alih fungsi lahan di kawasan hulu yang menyebabkan banjir dan kekeringan.
Untuk menghadapi hal tersebut, kata dia, diperlukan focus DPRD, seperti evaluasi kerja sama pengelolaan sampah antar daerah dan dengan pihak ketiga. Mendorong desentralisasi pengelolaan sampah, menjadikan desa/komunitas sebagai sentral (melalui TPS 3R atau bank sampah). Mendorong alokasi anggaran yang memadai untuk teknologi pengelolaan sampah terbarukan dan ramah lingkungan (bukan hanya menumpuk) serta penegakan hukum yang tegas dan maksimal. Karena menurutna, vonis hukum yang ringan terhadap perusak lingkungan dinilai tidak memberikan efek jera.
“Kami mendorong penegakan hukum yang tegas dan maksimal, termasuk sanksi perdata untuk kerugian lingkungan, mengevaluasi dan merevisi regulasi daerah terkait perizinan agar lebih ketat dan pro-lingkungan. Pengawasan ketat terhadap implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang sudah ditetapkan (seperti Perda No. 4 Tahun 2023 tentang RPPLH),” tegasnya.
Sementara itu, Kuwu Desa Dermayu, Wasjudin mengucapkan terima kasih atas support anggaran yang disampaikan Ratnawati dan Herman Khaeron untuk pemagaran situs dan pembangunan lapangan futsal yang diinginkan Karang Taruna.
Ia tidak menampik, anggaran Dana Desa 2026 mengalami perubahan sehingga desa hanya menerima sekitar Rp300 juta lebih. Kondisi ini dinilai membuat semangat pembangunan desa menurun karena banyak program yang sebelumnya diusulkan masyarakat belum bisa direalisasikan.
“Dengan adanya support pendaan itu, tentunya sangat membantu terkait rencana pembangunan yang ada di Desa Dermayu,” ucapnya. @safaro
